Lokasi Kerja RAPP Jadi Sengketa Dua Desa

Dibaca: 928 kali  Jumat,16 Mei 2014 | 11:02:00 WIB

Lokasi Kerja RAPP Jadi Sengketa Dua Desa
Ket Foto :

SELATPANJANG - Lokasi penggalian kanal oleh PT RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, masih menjadi sengketa antara Pemerintah Desa Lukit dan Desa Bagan Melibur. Untuk memastikan itu, Tim gabungan Pemkab bersama DPRD melakukan peninjauan batas di lapangan.
 
Rabu (14/05/2014) siang kemarin, Tim yang juga dikawal Kasat intelkan Polres Kepulauan Meranti, AKP Imron B Burhanuddin, turun langsung ke lokasi titik sengketa. Rombongan itu terdiri dari Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Nuriman Khair, Kadishutbun, Maamun Murod, Kakan Kesbangpol, Asroruddin.
 
Sementara dari pihak DPRD yang ikut masuk ke dalam hutan tersebut, yakni Ketua Komisi I, Dedi Putra, Ketua Komisi II Basiran dan Ketua Badan Legislasi DPRD, Pauzi.
 
Tim ini turun ke lokasi agar bisa melihat dan mengetahui kondisi riil serta mencari titik terang penyelesaian konflik yang didasari perbedaan peta batas wilayah antar desa tersebut.
 
Hingga kini, masing-masing desa saling mengklaim lokasi yang sedang dikerjakan oleh PT RAPP masuk wilayah desa mereka. Desa Lukit mempertahankan lokasi tersebut berdasar Peta Desa Tahun 1980, sementara Desa Bagan Melibur menggunakan Peta Desa Tahun 2006 yang dibuat di era Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
 
Kasi Pemerintahan Kecamatan Merbau, Syargani, menjelaskan dengan diperbaruinya Peta Desa Tahun 2006 yang saat ini dipegang pihak Desa Bagan melibur, otomatis peta tahun 1987 Desa Lukit tidak lagi berlaku.
 
Sedangkan Desa Bagan Melibur sendiri berdasarkan kesepakatan dalam penatabatasan partisipatif yang dilakukan Kemenhut RI tahun lalu, dinyatakan seluruh wilayahnya dikeluarkan dari wilayah konsesi PT RAPP.
 
Pada pertemuan 28 April 2014 lalu di Selatpanjang yang difasilitasi Pemkab Kepulauan Meranti, pihak PT RAPP menerangkan bahwa pengerjaan penggalian kanal yang mereka lakukan di lokasi yang disengketakan tersebut telah sesuai berdasarkan SK 180 Tahun 2013.
 
Kadishutbun Kepulauan Meranti, Mamun Murod, mengatakan persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak kembali memunculkan konflik.
 
Untuk itu Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Nuriman Khair, meminta dilakukan pertemuan kembali antara semua unsur terkait dalam pemetaan wilayah tersebut yang kini sudah menjadi dua versi, agar dapat menemukan titik tuntas jalan penyelesaian. (rep01)
Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com