Wabup Minta Tindak Tegas Oknum Pegawai tak Disiplin

Dibaca: 851 kali  Kamis,16 Mei 2013 | 01:45:00 WIB

Wabup Minta Tindak Tegas Oknum Pegawai tak Disiplin
Ket Foto :

SELATPANJANG-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Masrul Kamsy menyesalkan kinerja oknum pegawai Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti yang menelantarkan pengurusan surat-surat hak kepemilikan tanah warga. Sebagai instansi vertikal, katanya, seharusnya pola pelayanan publik lebih baik dan mengedepankan profesionalisme, bukan malah sebaliknya.

"Kalau pelayanannya sudah seperti ini, bagaimana masyarakat mau tertib adiminstrasi. Masa untuk mengurus sertifikat tanah harus  menunggu sampai tujuh bulan, inikan tidak logis. Idealnya, dalam waktu 60 hari pengurusan adminstrasi tersebut sudah selesai.  Ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tapi juga sudah merugikan masyarakat dan pemda, baik secara moril maupun materil,” tegas Masrul, belum lama ini.

Selain merugikan masayrakat, kondisi ini akan berimbas pada citra buruk dan enggannya masyarakat mengurus akte kepemilikan hak tanah. Kondisi ini sangat merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebagai daerah yang sedang membangun urai Masrul, jelas akses penggunaan lahan di Meranti sangat membutuhkan keabsahan akan hak-hak kepemilikan lahan. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepentingan kepemilikan hak-hak lahan atas masayrakat secara yuridis formal. Keabsahan bukti kepemilikan akan lahan dalam arti surat tanah, menjadi jaminan syah yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas seluruh aktifitas social masyarakat.

Untuk itu, katanya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akan hak-hak kepemilikan tanah, seharusnya diapresiasi posiitf  Badan Pertanahan Nasional. Bukan malah sebaliknya, dengan sikap tidak professional oknum pegawainya. Apalagi sampai memberikan celah adanya praktek budaya kolusi dan korupsi. Ini tidak hanya akan memberatkan mayarakat, tapi juga mendidik masyarakat untuk tidak tertib adminstrasi.

Sikap oknum yang jelas-jelas sudah melanggar etika pelayanan publik ini harus dihentikan. Jangan sampai berlarut-larut, kata Masrul, karena akan membuat banyak pihak dirugikan. Apalagi Meranti sekarang telah tumbuh dan berkembang sebagai daerah tujuan investasi nasional. Seluruh jajaran akses pelayanan publik, baik vertikal maupun  horizontal, harus menciptakan iklim pelayanan publik yang benar-benar tertib adiminstrasi demi terwujudnya clean govement dan good goverment.

"Tindak tegas oknum pegawai yang tak disiplin tersebut. Kita tidak ingin ada lagi warga yang mengeluh, harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan sertifikat tanah. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak ingin adanya investasi yang hengkang dari Meranti hanya karena perbuatan oknum yang tidak mencerminkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas," beber Masrul. (rep02/hkc)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com