Dewan Meranti Janji Tindaklanjuti Laporan Warga Desa Maini

Dibaca: 960 kali  Senin,25 Agustus 2014 | 03:13:00 WIB

Dewan Meranti Janji Tindaklanjuti Laporan Warga Desa Maini
Ket Foto :

SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, berjanji akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Maini Daarul Aman, Kecamatan Tebingtinggi Barat, terkait kinerja dan kesewenang-wenangan Kepala Desa setempat.
 
Demikian ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, saat dikonfirmasi terkait tindaklanjut pengaduan masyarakat Desa Maini Daarul Aman, Jumat (22/8/2014).
 
"Tetap kita tindaklanjuti, kita juga perlu mendengarkan penjelasan dari Kepala Desa itu atas pengaduan warga desanya kepada Dewan, termasuk pihak-pihak terkait lainnya," ujar Dedi Putra.
 
Pada dasarnya, kata Dedi, warga Desa setempat menginginkan kesejahteraan dan tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi di desa mereka.
 
"Seperti yang mereka sampaikan kepada kami. Jadi kami selaku wakil rakyat tidak mungkin melepaskan masalah ini. Apa yang mereka lakukan sudah benar. Mereka juga sudah melaporkan hal ini kepada perangkat desa yang lain untuk disikapi," kata Dedi.
 
Menurut Dedi, kalau permasalahan itu tidak bisa diselesaikan pada tingkat perangkat desa, maka tidak salah jika mereka mendatangi DPRD.
 
"Kami akan tanggapi dan coba menjembatani dengan memanggil instansi terkait, dalam hal ini kami akan bentuk tim penyelesaian masalah ini," pungkas Dedi.
 
Sebelumnya, Selasa (19/8/2014) lalu, puluhan perwakilan masyarakat Desa Maini Daarul Aman mendatangi Gedung DPRD di jalan Dorak Selatpanjang. Kedatangan itu untuk kesekian kalinya guna mendesak agar Kepala Desa Maini Daarul Aman dipecat.
 
Dalam pertemuan lalu, terungkap bahwa Kepala Desa Maini Daarul Aman bernama Suhada Akum dilaporkan warganya melalui surat pernyataan yang disampaikan kepada Pemkab Kepulauan Meranti, Lembaga Legislatif dan Aparat Hukum.
 
Di antara permasalahan yang dilaporkan warga, antara lain terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak tuntas pada tahun anggaran 2013 lalu. Selain itu, Suhada Akum sang Kades juga diduga telah memotong gaji aparatur desa secara sepihak tanpa musyawarah.
 
Kades juga dituding telah mengangkat aparatur tanpa musyawarah dengan pihak-pihak terkait, di sampaikan juga oleh masyarakat bahwa Suhada diduga menggelapkan beras miskin, selain mengklaim aset desa menjadi milik pribadi. Ia juga dianggap tidak pernah mempedulikan usulan masyarakat desa.
 
"Kepala Desa Suhada Akum tidak pernah melayani masyarakat terkait pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, karena selain jarang di tempat, ia juga tidak pernah melakukan musyawarah desa terkait permasalahan warga," kata salah seorang warga dalam tuntutannya. (rep01/sas)
Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com