Rekanan Tidak Penuhi Kesepakatan

Pemkab Meranti Akan Putus Kontrak Rekanan Proyek JSR

Dibaca: 1718 kali  Jumat,12 September 2014 | 04:36:00 WIB

Pemkab Meranti Akan Putus Kontrak Rekanan Proyek JSR
Ket Foto :

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, akan melakukan langkah-langkah konkrit terhadap gagalnya pelaksanaan proyek Jembatan Selat Rengit (JSR). Untuk menghindari kerugian, Pemkab akan membentuk Tim Audit sebelum melakukan pemutusan kontrak kerja rekanan.
 
Demikian ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, sebelum bertolak menunaikan ibadah haji, Selasa (9/9/2014) kemarin di Selatpanjang. Menurutnya, sebagaimana rekomendasi Konsultan Pengawas, bahwa rekanan kontraktor proyek tersebut telah mengingkari kesepakatan sebelumnya.
 
"Sebelum kita melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Join Operasional yaitu PT Nindya karya dan PT Relis juga PT Mangku Buana, kontraktor pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) itu, Pemkab akan melakukan beberapa langkah penyelesaian," kata Bupati Irwan.
 
Adapun langkah pertama, jelasnya, guna mengatahui progres pekerjaan rekanan secara pasti, sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari, Pemkab akan mengumpulkan instasi dan dinas terkait guna dibentuk tim, yang mana akan ditugaskan untuk melakukan penghitungan atau audit di lapangan.
 
"Penghitungan atau audit lapangan selain untuk mengetahui secara pasti progres atau pencapaian kerja mereka, tentu saja untuk menghindari terjadinya kerugian. Kalau nantinya dalam penghitungan akhir ada kekurangan pembayaran atau kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut, maka wajib diproses lebih mendalam lagi," ujarnya.
 
Bupati Irwan menegaskan, setelah penghitungan atau audit lapangan, maka Pemkab Kepulauan Meranti akan mengambil langkah tegas, yaitu pemutusan hubungan kontrak kerja dengan kontraktor pelaksana, karena kerja rekanan itu tidak mencapai kesepakatan.
 
Sementara itu, Konsultan Pengawas, Parulin Marpaung dari PT Diantama Rekanusa jo PT Maratama Cipta Nusa Mandiri kepada wartawan menyatakan pihaknya menyambut baik dan setuju sekali atas langkah yang akan diambil oleh Bupati Kepulauan Meranti.
 
"Baguslah kalau Bupati ngomong begitu, karena sejak awal saya selaku pihak perusahaan konsultan pengawas sudah merekomendasikan agar Pemda Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum segera memutus kontrak kerja rekanan kontraktor," ucap Parulin Marpaung.
 
Menurutnya, PT Nindya Karya dan perusahaan join operasionalnya telah berkali-kali ingkar janji. Kondisi itu membuat pihaknya selaku konsultan pengawas harus melayangkan surat teguran sampai puluhan kali, bahkan dua kali mengajukan socosuliting sebagaimana diatur dalam Perpres.
 
"Karena pihak kontraktor tidak jalankan kinerjanya sesuai kontrak kerja. Surat teguran yang kami layangan juga tidak mereka gubris, sehingga kami terpaksa sampai dua kali melayangkan surat ke Dinas Pekerjaan Umum dan mendesak pemutusan kontrak kerja, karena kerjanya terlalu lambat, dan sangat lambat betul," katanya.
 
Namun demikian, Parulin juga tidak menyalahkan perusahaan kontraktor proyek yang akhirnya hengkang meninggalkan lokasi proyek, mengingat perusahaan kontraktor termasuk perusahaan pengawas juga tidak diakomodir oleh Dinas Pekerjaan Umum terkait usulan pencairan anggaran proyek tahap berikutnya.
 
"Saya mewakili kontraktor pengawas belum mencairkan dana kontrak pengawasan sebesar Rp7,3 Miliar. Dana pengawasan yang kita cairkan baru uang muka 15 persen Rp 1.246.360.000, termasuk PPn, ditambah tagihan pertama 7 persen sebesar Rp 271.738.000 termasuk PPn, dengan total 22 persen dari nilai kontrak," ungkapnya.
 
Dikatakannya, masalah menjadi lebih runyam ketika akan mengajukan tagihan tahap kedua, dimana sampai saat ini belum terlaksana karena PPTK tidak ada. "Artinya tidak ada pembayaran lagi untuk konsultan pengawas. Kalau berapa persen pencairan untuk kontraktor pelaksana, saya tidak tahu persis," ujarnya.
 
Untuk diketahui, salah satu penyebab terkendalanya proses pencairan tahap dua atas progres pekerjaan rekanan pelaksana dan rekanan pengawas itu, yakni karena Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek sebelumnya, Alfied Syahroni, tersandung kasus Korupsi Proyek pembangunan jalan antara Desa Lukun dan Sungaitohor. (rep01/sas)
Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com