Warga Bagan Melibur Hadang Eskavator RAPP

Dibaca: 1568 kali  Rabu,26 November 2014 | 07:40:00 WIB

Warga Bagan Melibur Hadang Eskavator RAPP
Ket Foto : Puluhan masyarakat Desa Bagan Melibur saat mengadang operasional eskavator PT RAPP di Pulau Padang

MERBAU - Warga Desa Badan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali menghentikan aktivitas alat berat PT RAPP, sejak Minggu (23/11) kemarin. Perusahaan diduga melakukan penggalian kanal hingga perkebunan sagu masyarakat dalam wilayah administrasi Desa Bagan Melibur.

Kordinator Wilayah (Korwil) Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Kepulauan Meranti, Syahrudin, melalui rilisnya, Rabu (26/11) menjelaskan, ada 3 unit eskavator RAPP yang dihentikan oleh masyarakat Bagan Melibur. Alat berat ini sedang melakukan penggalian kanal di koordinat N 01?04'52.5" E 102?20'26.0" mengarah ke timur wilayah Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau.

"Masyarakat Bagan Melibur tetap ingin wilayahnya keluar dari areal konsesi PT RAPP. Hal ini sesuai dengan SK 180/Menhut-II/2013 yang menyatakan bahwa Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari areal kerja HTI PT RAPP, jika sekarang digarap, berarti itu ilegal," kata Syahrudin.

Dikatakannya, September lalu perwakilan masyarakat Desa Bagan Melibur yang difasilitasi Pemkab Kepulauan Meranti sudah menjumpai Dirjen Kehutanan Bambang Hendroyono di Jakarta. Pada kesempatan tersebut disepakati dalam waktu dekat Dirjen Kehutanan akan langsung turun ke Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Namun hingga kini Dirjen tak kunjung turun ke Desa Bagan Melibur," beber Syahrudin yang sehari-hari akrab di sapa Udin.

Menurut Udin, PT RAPP telah mengambil tanah masyarakat secara ilegal. RAPP juga dinilai tidak menghargai proses penyelesaian yang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah. RAPP dituding memaksakan kehendak sendiri dengan dalih bekerja sesuai dengan izin yang ada.

Karhutla yang terjadi selama ini, sebut Udin, merupakan persoalan hilir. Sedangkan yang menjadi persoalan hulu adalah pembabatan hutan gambut yang mengakibatkan kekeringan lahan gambut tersebut. "Izin HTI di Kabupaten Kepulauan Meranti harus ditinjau ulang atau bahkan dicabut," tukas Udin lagi.

Eksploitasi hutan alam secara besar-besaran untuk dijadikan HTI dan lahan perkebunanan sawit oleh perusahaan, lanjutnya, merupakan faktor utama terjadinya pengeringan gambut. Perusahaan-perusahaan tersebut membuat kanal-kanal besar, sehingga proses pengeringan gambut menjadi semakin cepat.

"Terjadinya kebakaran yang besar di hutan dan lahan gambut beberapa tahun terakhir ini di Riau, membuktikan bahwa Water Manajemen yang diterapkan perusahaan untuk menjaga level permukaan air agar tetap stabil terbukti gagal, dan komitmen SFMP APRIL hanya pembohongan publik yang sarat kepentingan pasar pulp dan paper dunia," tandasnya. (rls)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com