*Ketentuan Waktu Pada UU Terbatas

Pemkab Meranti Gagal Bentuk Desa Adat

Dibaca: 1240 kali  Senin,02 Februari 2015 | 04:33:00 WIB

Pemkab Meranti Gagal Bentuk Desa Adat
Ket Foto : Salah Satu Kampung Adat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

SELATPANJANG - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakomodir kearifan lokal dengan diakuinya penetapan Desa Adat. Namun regulasi itu terkesan setengah hati, karena waktu yang diberikan kepada Pemerintah Daerah relatif singkat.

Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah SH, mengatakan, untuk mengubah status Desa Biasa menjadi Desa Adat memerlukan perubahan regulasi Peraturan Daerah sebelumnya, yang memakan waktu serta alur proses yang panjang.

"Sesuai UU yang disahkan Tahun 2014 itu, batas waktu pengajuan Desa Adat ke Pemerintah Pusat hingga pertengahan Januari 2015 lalu, sementara untuk mengubah Perda tentang Desa membutuhkan waktu dan proses yang panjang," ungkapnya, Minggu (1/2) kemarin.

Menurut pria yang juga menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Kepulauan Meranti ini, untuk mengubah sebuah Perda harus dimulai sejak proses memasukkannya dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Setelah ditetapkan dalam prolegda, Satker terkait membuat Ranperda lewat kajian akademik bersama para ahli. Kemudian diajukan ke Bupati melalui Bagian Hukum untuk dilakukan sinkronisasi atau penyempurnaan sesuai legal drafting.

"Selanjutnya Ranperda itu disampaikan Bupati ke DPRD sekaligus proses tanggapan kedua lembaga. Dibentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan, Disampaikan dalam Paripurna Dewan untuk disahkan, hingga evaluasi tingkat Provinsi dan Pusat baru ditetapkan," jelasnya.

Secara teknis, lanjutnya, UU tentang Desa yang memiliki regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 juga tidak spesifik mengatur secara teknis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang itu hingga kini juga belum muncul.

"Ini yang menjadi tandatanya kita, sementara aturan turunan teknis belum muncul namun batas waktu pengajuan Desa Adat itu sudah ditetapkan dalam UU dengan waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Ditambahkan oleh Sekretaris II LAMR Kepulauan Meranti, Abdullah, sebelumnya LAMR Kepulauan Meranti sudah merekomendasikan dua Desa kepada Pemkab untuk diubah menjadi Desa Adat, antara lain Desa Sesap dan Desa Banglas di Kecamatan Tebingtinggi.

"Sebenarnya status Desa Adat itu sangat strategis, dimana dapat mengedepankan pelestarian adat budaya dan aturan sesuai kearifan lokal. Saat ini adat budaya itu sulit dilestarikan karena menghadapi berbagai pengaruh dan tantangan," ucapnya. (sus)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com