Pansus A DPRD Meranti Soroti Limbah Hotel

Dibaca: 1407 kali  Selasa,03 Februari 2015 | 09:02:00 WIB

Pansus A DPRD Meranti Soroti Limbah Hotel
Ket Foto : Pansus A DPRD Kepulauan Meranti melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (3-2)

SELATPANJANG - Panitia Khusus (Pansus) A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti terus melanjutkan pembahasan sejumlah Racangan Peraturan Daerah (Ranperda). Saat membahas Ranperda Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dewan menyoroti pengelolaan limbah.

Salah seorang anggota Pansus A, E Miratna SH, Rabu (4/2), menjelaskan Pansus A DPRD Kepulauan Meranti memiliki atensi yang khusus terhadap sistem pengelolaan air limbah di sejumlah tempat usaha di Kota Selatpanjang yang dikhawatirkan akan sangat berbahaya terhadap pencemaran lingkungan.

“Permasalahan air limbah berbahaya akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan, seperti permasalahan air limbah perhotelan dan lainnya, saffety tank yang ada di hotel lama kelamaan tidak akan bisa menampung limbah, sementara hingga saat ini belum ada mobil tinja milik pemerintah maupun swasta,” ujarnya.

Untuk itu, dikatakannya, Pansus A DPRD Kepulauan Meranti akan berupaya agar Ranperda tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dapat mengakomodir pemecahan masalah ini setelah Ranperda itu disahkan menjadi Perda nantinya.

“Ranperda inilah yang akan mengatur masalah pengelolaan air limbah tersebut. Kita berharap nantinya dengan pengesahan Ranperda ini menjadi Perda, pengaturan pengelolaan limbah bisa berjalan dengan baik, dan kerusakan lingkungan tidak terjadi,” harapnya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, M Toha, menjelaskan agenda pembahasan sejumlah Ranperda, Selasa (3/2) kemarin, dipimpin oleh Ketua Pansus A, Edi Masyhudi, bersama Anggota Pansus lainnya, antara lain, Marhisyam, E Miratna, Nursyahrudin, Zubiarsyah, Pauzi, Mikwan, Azni Safri dan Nursalim.

“Hadir dari Pemerintah Daerah dalam pembahasan bersama Pansus A itu, antara lain Asisten I Setdakab, Bagian Hukum, Bagian Tapem, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti,” rincinya.

Sejumlah Ranperda yang dibahas secara marathon itu, tambahnya, yakni Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing, Ranperda tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Ranperda tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. (adv)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com