Pemerintah Pusat akan Prioritaskan Jembatan Batam-Bintan

Dibaca: 1421 kali  Selasa,24 Februari 2015 | 09:06:00 WIB

 Pemerintah Pusat akan Prioritaskan Jembatan Batam-Bintan
Ket Foto :

Batam – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo meminta agar rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN). Hal itu agar pembangunan jembatan Batam Bintan menjadi prioritas di pusat kota yang berada di daerah maritim.Gubernur Kepri H Muhammad Sani dan Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo langsung menyambut positif usulan Menko Maritim itu.
 
Namun, Sani mengharapkan agar Pulau Bintan ditetapkan sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh. Menurut Sani, seharusnya jembatan Babin masuk di Bappenas, karena sudah diusulkan sebelumnya. Rencana investor asal Tiongkok sekitar 9 tahun lalu yang merencanakan bakal membangun jembatan Babin itu gagal. Pasalnya, untuk menerapkanFree Trade Zone dibutuhkan perubahan regulasi untuk Pulau Bintan.
 
”Ini kan ini masalah bisnis. Kita harap Bintan sebagai kawasan FTZ menyeluruh. Sehingga mobil Batam bisa keluar-masuk ke Bintan melalui jembatan Batam-Bintan (Babin) itu,” tegasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Wagub Kepri Soerya Respationo saat bersama Menko Maritim, Sabtu (21/2) di Batam. Soerya mengatakan, pembangunan jembatan Batam-Bintan dibutuhkan sebagai sarana perhubungan antar pulau Batam dengan Bintan.
 
”Jembatan Babin itu akan mempermudah wisman. Baik dari Batam ke Bintan dan sebaliknya,” kata Soerya.
 
Selain itu, lanjut Wagub, wisman yang masuk Batam dan Pulau Bintan akan memerlukan waktu lebih lama berada di Kepri jika jembatan Babin siap. Dampaknya, akan mendorong perekonomian masyarakat. Target kunjungan wisman di Kepri sesuai permintaan pusat akan tercapai.
 
”Kunjungan wisman lebih bergairah, jika perjalanan Batam-Bintan bisa cepat,” tambahnya.
 
Selama ini, menurut Soerya, jumlah wisman yang datang ke Batam terbatas untuk menyeberang ke Bintan. Karena akses transportasi laut yang terbatas. Sementara, daya tarik parawisata Bintan, tidak kalah dibandingkan dengan Batam. Akibatnya, waktu berkunjung ke Batam singkat. ”Kita butuh jembatan yang bisa mendorong agar wisman lebih lama tinggal Kepri,” harap dia.
 
Mengenai rencana pembangunan jembatan Babin yang belum masuk di RPJMN, Soerya berjanji akan mengecek ulang. Pasalnya, Pemprov Kepri sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk masuk. ”Sepertinya sudah masuk RPJMN. Kita akan cek. Kalau tak masuk, akan dimasukkan di RPJMN,” imbuh Soerya mengakhiri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo sendiri mendukung, pembangunan jembatan Babin. Alasannya, untuk mendorong kelancaran konektivitas antar dua pulau itu. ”Coba dipastikan, sudah masuk RPJMN atau belum? Kalau sudah masuk, saya berjuang,” kata dia di Batam.
 
Dia sendiri, mengaku baru mendengar rencana jembatan Babin, yang panjangnya sekitar 6,7 km itu. Keberadaan jembatan itu juga dinilai penting, demi kelancaran arus barang dan arus manusia.
 
”Kalau terhubung jembatan, menambah akses wisman atau wisnus yang bepergian ke Bintan atau Batam,” harap dia, saat peluncuran replika kapal Cheng Ho, seperti dilansir tanjungpinangpos.
 
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Bintan sudah digagas sejak 2004 lalu. Bahkan, BP Batam sudah membuat Detailed Engineering Design (DED) Jembatan Batam-Bintan. Hanya saja, saat itu pemerintah pusat konsentrasi pembangunan belum ke sektor maritim dan rencana pembangunan jembatan itu belum juga terwujud. Di masa pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini, pembangunan sektor maritim menjadi prioritas terlebih lagi wilayah Indoensia mayoritas berupa perairan.
 
Dan Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, selalu menyebutkan sektor maritim sebagai program yang menjadi prioritas.Tol laut berupa jembatan Babin ini direncanakan dibangun dari Telagapunggur Batam, menuju Tanjungsauh dan Pulau Guau, Bintan lalu ke Tanjungrumin Uban.
 
Dari DED yang dibuat oleh BP Batam serta kajian Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kepri, jembatan Batam Bintan ini panjangnya sekitar 6,7 kilometer dengan ketinggian jembatan dari permukaan laut setinggi 40 meter.
 
Ketinggian 40 ini dianggap sudah memadai karena untuk jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura, ketinggian jembatannya hanya 37 meter. Selain itu, untuk jalur pembangunan jembatan Babin ini merupakan jalur dangkal hingga tidak memungkinkan untuk dilalui kapal-kapal besar generasi ke lima yang ketinggiannya mencapai 40 meter dari permukaan laut.
 
Sesuai dengan DED yang dirancang oleh Pemprov kepri pada 2010 silam, pembangunan jembatan Batam-Bintan ini membutuhkan dana sekitar Rp5 triliun.
 
Bahkan, saat itu sudah dirancang pembangian anggaran, sudah dibahas mengenai rancangan sumber anggarannya. Untuk pengaspalan dan pembebasan lahan di Telagapunggur Batam, diupayakan akan dibebankan ke APBD Kota Batam.
 
Sedangkan untuk pengaspalan di Tanjungsauh, Pulau Guau, Bintan direncanakan dibebankan di APBD Provinsi Kepri. Sementara untuk Pemkab Bintan bertanggungjawab atas pengaspalan jalan raya dan pembebasan lahan di Tanjungrumin Uban. Sedangkan untuk biaya pembangunan jembatannya diharapkan dibiayai oleh APBN.
 
Jembatan Babin ini dianggap sudah mendesak, selain karena Kepri merupakan daerah Maritim juga karena tol laut ini sangat dibutuhkan lantaran pada 2020 mendatang diperkirakan penduduk Kepri akan mencapai 4,6 juta jiwa yang umumnya berdomisi di Batam dan di Pulau Bintan. Selain itu, semangat Jembatan babin ini juga untuk meningkatkan pelayanan Batam Bintan sebagai daerah Free Trade Zone. (tpc)
Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com