Anggota DPRD Meranti Pertanyakan Tindaklanjut Usulan Masyarakat

Dibaca: 1404 kali  Rabu,25 Februari 2015 | 09:26:00 WIB

Anggota DPRD Meranti Pertanyakan Tindaklanjut Usulan Masyarakat
Ket Foto : Anggota DPRD Kepulauan Meranti, M Tartib

TEBINGTINGGI BARAT - Anggota DPRD Kepulauan Meranti, M Tartib, mempertanyakan tindaklanjut usulan dalam Musrenbang oleh masing-masing SKPD Pemkab ke tingkat Provinsi. Pasalnya, informasi dari Bappeda Riau bahwa usulan dari Kepulauan Meranti sangat sedikit.

"Terus terang saya sangat kecewa, karena saat kami melakukan kunjungan ke Bappeda Riau didapat informasi bahwa usulan program pembangunan dari Kabupaten Kepulauan Meranti yang paling sedikit," kata Tartib, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Tebingtinggi Barat, Selasa (24-2).

Menurutnya, jika APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tidak bisa mengakomodir seluruh usulan masyarakat lewat Musrenbang, seyogyanya usulan itu diteruskan setiap SKPD ke tingkat Provinsi untuk dapat diakomodir oleh APBD Provinsi.

"Data tahun lalu kami dapatkan kalau usulan program yang masuk ke Provinsi hanya lewat aspirasi anggota DPRD Provinsi Pak Musdar. Itupun nilai yang diakomodir sangat sedikit sekali," ungkap Tartib.

Menurutnya, Kepulauan Meranti harus memiliki icon daerah yang dapat menjadi skala prioritas pembangunan oleh tingkat nasional dan provinsi, sehingga icon daerah itu dapat ditunjang dengan program pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Skala prioritas kita mana?, mestinya pusat dan provinsi tahu itu, sehingga dengan jatah pembangunan yang diperoleh juga dapat mendorong terbukanya isolasi kampung kita ini," ucapnya lagi.

Ia juga menghimbau Pemda melakukan pemerataan pembangunan, sehingga tidak muncul kesan karena disebuah desa tidak ada keterwakilan anggota DPRD menyebabkan tidak adanya alokasi pembangunan.

"Mohon untuk tahun-tahun kedepan paling tidak satu proyek pembangunan jadilah bisa direalisasikan. Bisa diambil dari kegiatan Musrenbang atau kegiatan Reses, karena reses juga tugas kami (DPRD, red) menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya.

Selain soal tindaklanjut program, dalam kesempatan itu Tartib juga mengkritisi ketidakhadiran sejumlah Kepala Desa dan Kepala SKPD dalam kegiatan Musrenbang. Disarankannya, agar kegiatan Musrenbang tidak diagendakan bersamaan dengan kegiatan lainnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas PU, Ir Ardhahni, yang hadir saat musrenbang tersebut mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan program ke tingkat Provinsi.

"Sudah capek juga ke provinsi, kita lihat masih ada pola-pola lama, sehingga daerah lain tetap mendominasi anggaran provinsi," ucapnya, tanpa menjelaskan istilah pola-pola lama yang dimaksud. (adv)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com