*Bahas Persiapan Pemilukada

DPRD Kepulauan Meranti Panggil Hearing KPU

Dibaca: 1195 kali  Selasa,10 Maret 2015 | 09:35:00 WIB

DPRD Kepulauan Meranti Panggil Hearing KPU
Ket Foto : DPRD Kepulauan Meranti menggelar hearing dengan KPU terkait persiapan Pemilukada, Senin (9-3)

SELATPANJANG - Untuk menyerap informasi tentang persiapan agenda Pemilukada Kepulauan Meranti pada bulan Desember 2015 ini, Komisi A DPRD Kepulauan Meranti menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (9/3) kemarin.

Hadir dalam pertemuan hearing itu Ketua DPRD, Fauzi Hasan SE, Ketua Komisi A, E Miratna SH, Edi Masyhudi SPdi, Nursyahruddin SE, Marhisyam SKom, Zubiarsyah SH, Azni Safri dan Nursalim. Sedangkan dari KPU, Ketua Komisioner KPU, Yusli SE, Anggota, Sandra Marawira SE, Anwar Basri SH, Abu Hamid SPdi dan Dadang, di ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kepulauan Meranti, Yusli SE, menerangkan secara teknis KPU sudah siap melaksanakan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya saja hingga saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari KPU Pusat terkait tahapan yang akan dilalui.

Diungkapkannya, dalam Undang-undang KPU Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan tanggal 18 Februari 2015, menjelaskan jadwal Pemilukada serentak dilaksanakan dalam tiga gelombang. Kabupaten Kepulauan Meranti berada di gelombang pertama, yakni pada bulan Desember 2015 ini.

Pemilihan dilaksanakan satu putaran, syarat dukungan pencalonan 20 persen dari jumlah perolehan kursi perwakilan partai politik di DPRD, atau akumulasi suara 25 persen dari perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 lalu.

Yusli menerangkan, tidak ada lagi kampanye akbar karena sosialisasi kampanye sudah disediakan oleh KPU sendiri. Untuk calon independen harus mengantongi 10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti atau sekitar 21.000 jiwa.

"Kemudian Bakal Calon Kepala Daerah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih dahulu wajib mengundurkan diri dari status itu pada saat mendaftar ke KPU, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk tahapan uji publik dihapus," terangnya.

Selanjutnya yusli juga menjelaskan, berdasarkan data dari Disdukcapil Kepulauan Meranti bahwa di daerah ini masih ada 19.000 penduduk yang belum memiliki e-KTP. Berdasarkan undang-undang KPU Nomor 1 Tahun 2015, bahwa pemilih harus memiliki e-KTP.

"Untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil harus membuat surat keterangan dalam proses pembuatan e-KTP. Kemudian pada Pemilukada tahun ini ada penambahan sekitar 400 jiwa pemilih pemula," ungkapnya.

Saat pertemuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan SE, meminta KPU Kepulauan Meranti secepatnya membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS di setiap Desa.

"Soal anggaran tahapan Pemilukada tidak menjadi masalah karena sudah kita anggarkan. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya guna menyukseskan Pemilukada Kepulauan Meranti," ujarnya. (adv)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com