Komisi B DPRD Meranti Bahas Kendala Pembebasan Lahan Gedung Mapolres

Dibaca: 1022 kali  Kamis,12 Maret 2015 | 09:39:00 WIB

Komisi B DPRD Meranti Bahas Kendala Pembebasan Lahan Gedung Mapolres
Ket Foto : Rapat koordinasi pembebasan lahan untuk pembangunan Mapolres Kepulauan Meranti

SELATPANJANG - Meski sudah dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp21,8 Miliar lebih, namun hingga kini proses pembangunan Mapolres Kepulauan Meranti masih menghadapi kendala pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah.

Kondisi itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Kapolres, Komisi B DPRD, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Satuan Kerja terkait di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, di ruang rapat Mapolres, Jalan Pembangunan II Selatpanjang, Rabu (11/3) kemarin.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, mengungkapkan, sebenarnya penganggaran dana pembangunan Mapolres Kepulauan Meranti sudah dilakukan sejak APBN Tahun 2014 lalu, namun karena kendala pembebasan lahan, maka dana pembangunan kantor penegak hukum itu tertunda.

“APBN sudah menyediakan anggaran sebesar Rp21,8 Miliar lebih untuk pembangunan Mapolres, namun tahun 2014 lalu tidak ada penganggaran dana untuk pembebasan lahan, baru Tahun Anggaran 2015 ini dana itu ada. Sementara sampai saat ini pembebasan lahan belum dilakukan,” ungkapnya.

Dikatakannya, sebagaimana dukungan hibah lahan yang sudah disepakati bersama Pemerintah Daerah, pembangunan Gedung Markas Kepolisian Resor Kepulauan Meranti akan menempati lokasi lahan di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Menanggapi informasi kendala pembangunan Gedung Mapolres itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, menyatakan pihaknya akan segera memfasilitasi percepatan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan Mapolres tersebut.

“Kami akan memfasilitasi penyelesaiannya, terlebih masih banyak Keterbatasan yang dialami Polres Kepulauan Meranti, tidak hanya soal ruangan yang sempit, tapi juga fasilitas lainnya seperti ruang tahanan dan barak yang belum memadai. Termasuk belum adanya ruang tahanan khusus wanita,” kata Dedi. (adv)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com