*Soal Batas Lahan Konsesi RAPP

Ormas dan UPT Dishutbun Merbau Surati Menteri LHK

Dibaca: 1058 kali  Kamis,19 Maret 2015 | 11:28:00 WIB

Ormas dan UPT Dishutbun Merbau Surati Menteri LHK
Ket Foto : Tim mediasi Pemkab Kepulauan Meranti saat meninjau langsung ke lapangan, belum lama ini

MERBAU - Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, belum lama ini menyurati Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Dirjen BUK) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI.

"Surat kami kirimkan via pos, perihal permohonan peninjauan ulang dan pemantauan izin IUPHHK HTI PT RAPP di Pulau Padang, khususnya di wilayah Kelurahan Telukbelitung, Kecamatan Merbau," kata Haris Fadillah, warga Telukbelitung kepada wartawan kemarin.

Disebutkannya, surat itu dikirimkan karena belum dihasilkannya keputusan dari mediasi yang dilakukan Tim Pemkab Kepulauan Meranti terkait lahan perkebunan masyarakat di dekat perbatasan Desa Lukit dan Kelurahan Telukbelitung yang turut dibersihkan pihak RAPP.

"Ormas yang ikut menanda-tangani surat itu antara lain Pengurus Pemuda Pancasila (PP), Laskar Melayu Bersatu Riau (LMBR) yang disetujui Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Merbau, serta Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Merbau," ungkapnya.

Menurutnya, batu tapal batas antara Desa Lukit dan Kelurahan Telukbelitung yang dulunya dipasang oleh Pemkab Bengkalis, ternyata posisinya berada dalam area konsensi RAPP, padahal wilayah Kelurahan Telukbelitung tidak termasuk dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Tata Pemerintah (Tapem) Setda Kepulauan Meranti, H Yulizar M, didampingi Kasubbag PUM, Syarif, saat ditemui merantionline.com mengatakan, hingga kini belum cukup bukti yang diterima Tim Pemkab untuk memutuskan penyelesaian masalah itu.

"Kita sudah turun ke lapangan, namun belum dapat memberikan keputusan karena belum lengkapnya data sengketa lahan yang diminta. Kita masih menunggu bukti surat penguasaan lahan yang diklaim oleh masyarakat, khususnya kelompok tani yang tergabung dalam koperasi," ujarnya.

Satu permasalahan lainnya yang terlebih dahulu harus diselesaikan, kata Yulizar, yakni menyangkut batas wilayah antara Desa Lukit dan Kelurahan Telukbelitung, dimana Tim Pemkab telah meminta Pemerintah Kecamatan untuk mengkoordinasikan penyelesaiannya.

"Karena persoalan batas antar desa dan kelurahan itu masih dalam wilayah Kecamatan yang sama, maka persoalan itu menjadi kewenagan Pemerintah Kecamatan untuk menyelesaikannya. Pemkab dalam hal ini Tim mediasi masih menunggu pihak Kecamatan," kata Yulizar.

Namun demikian, ungkap Kabag Tapem, pihak RAPP sudah menawarkan tiga opsi menyangkut penyelesaian masalah lahan negara tempat konsesi PT RAPP yang diklaim oleh masyarakat di Telukbelitung. Pilihan opsi tersebut jika memang ada bukti penguasaan lahan oleh masyarakat.

"Tiga opsi itu yakni Inclave, Sagu Hati dan Dikerjasamakan. Sementara ini Pemkab melalui Dishutbun telah menyurati perusahaan untuk menghentikan sementara pekerjaan di lokasi itu," tambah Syarif, Kasubbag PUM pada Bagian Tapem Setda Kepulauan Meranti.

Sementara itu Media Relations PT RAPP, Disra Alldrick, saat dikonfirmasi merantionline.com tentang permasalahan itu mengatakan, dalam melaksanakan operasional di lapangan pihak perusahaan tetap berpedoman kepada ketentuan berlaku.

"Perusahaan patuh dengan ketentuan berlaku terhadap kegiatan di lahan konsesi yang difasilitasi oleh Pemerintah. Kegiatan operasional di lapangan tetap mengacu pada terbitan kedua SK Menteri Kehutanan Nomor 180 Tahun 2013," ucapnya. (and/sus)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com