*Bupati Meranti Harap Pusat Berikan Solusi

Cabe Kering dan Bawang Merah Sitaan Dimusnahkan

Dibaca: 1087 kali  Senin,06 April 2015 | 02:53:00 WIB

Cabe Kering dan Bawang Merah Sitaan Dimusnahkan
Ket Foto : Bupati Irwan bersama unsur Forkompinda Kepulauan Meranti lainnya saat memusnahkan barang selundupan

SELATPANJANG - Puluhan kilogram cabe merah dan bawang merah tanpa dilengkapi dokumen kesehatan yang disita Kepolisian beberapa waktu lalu dimusnahkan di halaman Kantor PT (persero) Pelindo I Cabang Selatpanjang, Senin (6/4) pagi.

Pemusnahan barang tangkapan petugas patroli Direktorat Polisi Air Mabes Polri diperairan Tanjung Kongkong, Kecamatan Rangsang Barat itu langsung disaksikan oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi dan unsur Forkompinda Kepulauan Meranti lainnya.

Seperti dijelaskan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti, AKP Antoni Lumban Gaol SH MH, barang bukti tersebut merupakan hasil tangkapan Dit Pol Air Mabes Polri, Minggu 22 Maret lalu, dalam sebuah operasi di perairan Tanjung Kongkong, Kepulauan Meranti.

Ketika itu petugas melakukan penggeledahan pada kapal motor (KM) Mega 1 yang diketahui berlayar menuju Selatpanjang. Saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan puluhan kilo cabe merah dan bawang merah yang berasal dari Malaysia untuk dipasarkan di Selatpanjang.

Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, ternyata barang bawaan itu tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal atau transit yakni Malaysia, selain itu cabe merah dan bawang asal negara tetangga itu tidak mengantongi surat dari instansi Karantina.

"Dalam rangka menegakan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta mengantisipasi bahaya organisme yang dapat mengganggu tumbuhan, penyeludupan itu harus ditindak dengan dilakukannya penyitaan yang dilanjutkan dengan pemusnahan," ujarnya.

Adapun sejumlah barang bukti yang dimusnahkan tersebut dengan rincian 17 karung besar Bawang Merah, 1 Karung Bawang Putih, 50 Karung Cabe Merah kering serta 2 Kotak daging sapi 18 Kg.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Z Pandra Arsyad menegaskan, pemusnahan itu sebagai bentuk transparansi di tengah masyarakat atas hasil tangkapan yang dilakukan, selain itu memperkokoh penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi menjelaskan, pemusnahan BB itu merupakan rangkaian penegakan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari hal yang dapat mengganggu kesehatan dan kondusifitas sirkulasi pangan di wilayah NKRI.

"ini usaha kita menegakkan sistem hukum di Indonesia, memberikan pelayanan pada masyarakat serta ketaatan pada aturan hakum yang berlaku," ujarnya.

Dikatakan Bupati, penyelundupan sembako di daerah perbatasan sudah terjadi sejak dulu, hal itu imbas dari sulit dan mahalnya biaya pasokan sembako yang berasal dari daerah jauh lainnya, seperti Sumatera Barat, Jakarta, Palembang dan lainnya.

"Ini imbas dari sulitnya memasok Sembako ke daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, yang pada akhirnya memicu terjadinya penyelundupan," ujar Bupati.

Akibat dari sulitnya pasokan Sembako, sering kali berimbas pada terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga. Disatu sisi penyeludupan dapat mengatasi kelanggakaan sembako, namun disisi lainnya merupakan pelanggaran hukum. Untuk itu Bupati Irwan menghimbau kepada pengusaha dan pedagang dalam menjalankan usaha tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

"Ini menjadi kerja keras semua pihak untuk membuat barang yang masuk bisa legal dan turut membantu masyarakat, menjamin barang masuk punya sertifikat kesehatan, halal dan aman dikonsumsi masyarakat," ujar Bupati lagi.

Kepada Pemerintah Pusat, Bupati meminta solusi atas kondisi yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai negeri yang berada di wilayah perbatasan. Ia berharap Pemerintah Pusat memberlakukan aturan khusus bagi daerah perbatasan dan kepulauan di Provinsi Riau, seperti kelonggaran yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau yang juga berada di daerah perbatasan negara.

"Kondisi kita dengan Kepulauan Riau nyaris sama, tapi kenapa ada perbedaan, kita inginkan Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan aturan yang dapat memberikan kemudahan atas masuknya sembako dari luar negeri," ucap Bupati.

Untuk itu Pemerintah Daerah berharap ada jalan keluar barang masuk dari luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak tanpa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. (rilis humas setda meranti)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com