*Akan Diselesaikan Bertahap

5000 Hektar Lahan Konsesi PT NSP Dikuasai Pihak Lain

Dibaca: 1384 kali  Rabu,08 April 2015 | 12:32:00 WIB

5000 Hektar Lahan Konsesi PT NSP Dikuasai Pihak Lain
Ket Foto : Kantor PT NSP anak perusahaan PT Sampoerna Agro Tbk di Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebingtinggi Timur

TEBINGTINGGI TIMUR - PT National Sago Prima (NSP) anak perusahaan Sampoerna Agro Tbk, sebagai satu-satunya perusahaan HTI yang telah mendapat SK penetapan tata batas konsesi dari Kementerian Kehutanan RI di Kabupaten Kepulauan Meranti, hingga kini masih menghadapi masalah penguasaan lahan oleh pihak lain.

Forestry Support Coordinator PT NSP, Setyo Budi Utomo, dikonfirmasi merantionline.com, Rabu (8/4) mengungkapkan, lahan sekitar 5000 hektar dari total 21.418 hektar lahan negara yang menjadi tanggungjawab pengelolaan perusahaan perkebunan sagu itu, telah dikuasai pihak lain sejak izin lahan tersebut dipegang perusahaan sebelumnya.

"Sudah diinventarisir lahan-lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan negara yang masuk wilayah konsesi PT NSP, jumlahnya sekitar 5000 hektar telah ditanami sagu dan tanaman lainnya oleh pihak lain sejak izin pengelolaan lahan dipegang perusahaan sebelumnya (PT National Timber, red)," ungkap Budi.

Dikatakan Budi, terhadap lahan tersebut PT NSP akan melakukan langkah-langkah penyelesaian secara bertahap, dimana perusahaan akan menawarkan penyelesaian dengan cara pembayaran sagu hati berdasarkan jumlah tanaman atau dengan cara dikerjasamakan.

"Lahan yang masuk dalam areal konsesi perusahaan dikuasai oleh toke-toke, koperasi kelompok tani dan sebagian masyarakat. Perusahaan hanya bisa menawarkan sagu hati dan dikerjasamakan, kalau ada permintaan inclave menjadi kewenangan pihak BPKH Kemenhut RI," ujarnya.

Budi menjelaskan, PT NSP telah mengantongi SK penetapan tata batas konsesi dari Kementerian Kehutanan RI pada tahun 2013 lalu, bernomor 77/Menhut-II/2013. SK penetapan itu diterbitkan karena telah dilakukannya kegiatan tata batas pada bulan Desember 2010 silam.

"Dari kegiatan tata batas itu kemudian keluarlah laporan tata batas Nomor 1511 Tahun 2011. Dimana berita acaranya ditanda-tangani oleh semua pihak terkait mulai dari tingkat Desa, sampai keluarlah SK penetapan tata batas oleh Kemenhut RI yang sudah berkekuatan hukum seluas 21.418 hektar," jelasnya.

Konsekwensi dari SK penetapan tata batas tersebut, tambahnya, setiap tahun PT NSP harus memenuhi kewajiban pajak negara sesuai jumlah lahan konsesi yang sudah ditetapkan seluas 21.418 hektar, meskipun sekitar 5000 hektar diantaranya masih dikuasai oleh pihak lain.

"Tidak hanya tanggungjawab menyangkut kewajiban pajak ke negara, namun juga termasuk tanggungjawab menjaga lahan konsesi dari ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan," paparnya. (sus)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com