*Bupati Irwan Curhat Ke Wakil Menteri Keuangan :

Keberadaan Pemerintah Harus Jadi Mata Air Bukan Air Mata

Dibaca: 2007 kali  Kamis,16 April 2015 | 09:53:00 WIB

Keberadaan Pemerintah Harus Jadi Mata Air Bukan Air Mata
Ket Foto : Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menanda-tangani Berita Acara Musrenbang tingkat Provinsi Riau, di Pekanbaru, Kamis (16-4)

PEKANBARU - Daerah pesisir terasa acap kali terdiskriminasikan, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal itu terlihat dari realisasi program pembangunan yang minim dari Provinsi dan tidak terakomodirnya kebutuhan strategis daerah seperti sembako dan BBM.

Melihat kondisi itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi berharap, keberadaan pemerintah bisa menjadi mata air bukan air mata bagi masyarakat.

"Kami berharap keberadaan pemerintah bisa menjadi mata air bagi masyarakat bukan air mata," ujar Bupati dihadapan Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Mardiasmo, Irjen Kemendagri, Heru Santoso, Deputi SDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RR Endah Murniningtyas dan Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, saat pembukaan acara Musrenbang tingkat Provinsi Riau di Hotel Labersa, Kampar, Kamis (16/4).

Dipaparkan Bupati, dirinya sangat sedih melihat kondisi Kepulauan Meranti yang seolah dianak tirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, seperti ketersediaan BBM dan Sembako yang terus menipis sehingga menyebabkan terus naiknya harga kebutuhan pokok dan peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten termuda di Riau ini.

Sebagai salah satu daerah penghasil Migas di Riau, justru mendapat kuota BBM yang sedikit sehingga sejak Kabupaten Kepulauan Meranti berdiri hingga saat ini, masyarakat belum pernah menikmati BBM bersubsidi.

"Hingga saat ini warga Kepulauan Meranti belum pernah menikmati BBM bersubsidi, harga perliter dijual 15 ribu sampai 18 ribu rupiah," ungkap Bupati Irwan.

Masalah ini, lanjutnya, sudah sering disampaikan kepada pihak Pertamina, dan terakhir kepada Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pertamina dan Presiden tapi tidak ada realisinya," ucap Bupati.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, saat ini alokasi BBM di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya sekelas Kecamatan, tidak ada penambahan sejak Meranti dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, hal itu juga disebabkan SOP Pertamina yang hanya mendistribusikan BBM di daerah daratan, akibatnya bukan saja terjadi kelangkaan BBM tapi juga harga mahal. Hal itu memperburuk kondisi Meranti yang sedang tumbuh untuk menjadi sejajar dengan Kabupaten lainnya yang lebih dulu terbentuk.

"Kondisi ini berdampak pada tingginya angka kemiskinan, bila tahun sebelumnya kita berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 35 persen kini kembali naik menjadi 40 persen," ujar Bupati berharap mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

Bupati juga memaparkan, kelangkaan BBM bukan menjadi masalah satu-satunya di Kabupaten Kepulauan Meranti, keterbatasan stok sembako juga menjadi fenomena, sebagai daerah yang berada di pesisir, selama ini pasokan Sembako di Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari Tanjung Balai Karimun disamping juga dari Provinsi tetangga di Sumatera.

Untuk di Tanjung Balai Karimun yang masuk kawasan FTZ, jelasnya, perdagangan termasuk Sembako boleh dilakukan secara bebas, tapi untuk dipasok ke Kepulauan Meranti tidak diperbolehkan lagi atau dinyatakan ilegal.

"Banyak pedagang kami yang saat memasok Sembako ditangkap, karena belum adanya persepsi soal aturan impor," ujar Bupati Irwan, berharap adanya regulasi khusus tentang perdagangan lintas batas yang diberikan pusat untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Apalagi jelang Idul Fitri mendatang.

Dengan cukupnya stok Sembako di Kepulauan Meranti, diharapkan dapat mengatasi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tidak memberatkan dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Masalah lainnya yang perlu perhatian dari Pemerintah, yakni masalah penegakan hukum bidang kehutanan. Masalah yang dihadapi Meranti banyak masyarakat yang ditangkap karena mengambil kayu, padahal kayu yang diambil berasal dari hutan rakyat.

"Jika masyarakat kecil yang mengambil kayu untuk keperluan sehari-hari ditangkap, sementara perusahaan bebas mengambil berapapun," ucap Bupati.

Dipaparkan Bupati, situasi ini sangat berpotensi menyebabkan gangguan Kamtibmas. Untuk itu perlu adanya regulasi yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

"Kami minta antara Kemendagri dan Kabupaten bisa melakukan koordinasi penegakan hukum, ini untuk meminimalisir konflik antara perusahaan dan masyarakat," ucap Irwan.

Masalah lainnya yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi, yakni masalah rujukan rumah sakit bagi masyarakat miskin yang hanya memperbolehkan di RSUD Provinsi. Seperti diketahui kadang kala RSUD di daerah memiliki keterbatasan fasilitas maupun obat-obatan.

"Kadang kala karena masalah jarak dan jalan yang rusak, pasien keburu mati, kita berharap rumah sakit rujukan berada di remote daerah," jelas Bupati lagi.

Menyikapi masalah itu, pihak Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, Irjen Kemendagri, Heru Santoso, berjanji akan mencoba memfasilitasi ditingkat pusat, baik masalah regulasi dan lainnya, begitu juga masalah kebijakan yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi Riau.

"Untuk masalah yang berhubungan dengan internal daerah akan kita bicarakan lebih lanjut untuk dicarikan solusinya," janji Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Irwan. (rilis humas setda meranti)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com