Gawat, Penanganan Karhutla dan Illog Bisa Alami Kemunduran

Dibaca: 853 kali  Rabu,27 Mei 2015 | 10:42:00 WIB

Gawat, Penanganan Karhutla dan Illog Bisa Alami Kemunduran
Ket Foto : Ilustrasi

SELATPANJANG - Berbagai kekhawatiran mengemuka jika penarikan sejumlah kewenangan Kabupaten dan Kota sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda benar-benar terjadi. Salah satu kekhawatiran itu menyangkut progres penanganan Karhutla dan illegal logging.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM MH, mengatakan jika penarikan kewenangan perizinan dan pengawasan sektor Kehutanan di tingkat Kabupaten dan Kota benar-benar terjadi, maka banyak hal yang bakal mengalami kemunduran.

"Pandangan saya bahwa otonomi daerah harus dikaitkan dengan rentang kendali. Bayangkan jika kewenangan bidang kehutanan ditarik ke provinsi, maka secara tidak langsung akan memperlambat penanganan seperti kebakaran hutan dan lahan, juga illegal logging," ucapnya.

Bagaimanapun, kata Mamun Murod, yang lebih tahu menyangkut masalah perizinan dan pengawasan adalah pemerintah di tingkat Kabupaten, termasuk soal dinamika sosial masyarakat setempat. Terlebih yang menerima dampak langsung ada di wilayah kabupaten.

"Rasanya lucu kalau (pemprov, red) yang jauh dari dampak, malah yang mengatur. Mestinya kewenangan ada di Kabupaten, karena dampak langsung ada di wilayah kabupaten," ungkapnya lagi.

Menurut Mamun Murod, mestinya kebijakan menyangkut kewenangan perizinan dilakukan dengan berkeadilan. Dirasa sangat rancu jika pengambil kebijakan dan pemberi izin ada di tingkat provinsi, sementara setiap kali ada permasalahan di tangani oleh pemerintah kabupaten.

"Kita berharap ini dilakukan peninjauan kembali sesuai semangat otonomi daerah, agar pembangunan bisa berjalan efektif dan efesien," harapnya.

Hal senada juga ditambahkan Sekretaris Dishutbun Kepulauan Meranti, Ahmad Prasetyo, menurutnya jika yang menjadi kekhawatiran pusat adalah implementasi kewenangan perizinan, mestinya sistem pengawasan dan pembinaan terhadap kewenangan itu yang diperkuat.

"Jika ada kelemahan dalam implementasi kewenangan, seharusnya kelemahan itu yang lebih diperkuat dan dipertajam sistem pengawasannya, tetapi ini malah dihilangkan," ujarnya. (rep01)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com