*Soal Kawasan Hutan Mangrove dan Patok Lahan

DPRD Meranti Minta Dishutbun dan BPN Mantapkan Koordinasi

Dibaca: 1133 kali  Rabu,27 Mei 2015 | 10:05:00 WIB

DPRD Meranti Minta Dishutbun dan BPN Mantapkan Koordinasi
Ket Foto : Hearing DPRD Kepulauan Meranti dengan Dishutbun dan BPN, Rabu (27-5)

SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menyoroti persoalan kawasan mangrove dan patok lahan. Untuk menyerap informasi masalah itu, DPRD memanggil hearing Kepala Dishutbun dan Kepala BPN Kepulauan Meranti, Rabu (27/5).

Kegiatan hearing yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu, dipimpin Ketua Komis A, E Miratna SH, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD dari Komisi A dan B, antara lain, Darsini, Zubiarsyah SH, Marhisyam SKom, Dedi Putra SHi, Azni Syafri, Nursalim, Edi Masyhudi SPdi dan Asmawi.

Pada saat rapat, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM MH menjelaskan kronologis status kawasan hutan mangrove di selat rengit, dimana sebelumnya wilayah selat rengit merupakan wilayah hutan konversi.

"Kemudian berdasarkan usulan dari Pemkab Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Pusat, status hutan tersebut di naikkan dari HPK menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ungkapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 29 September 2014, jelas Kadishutbun, wilayah HPT tidak boleh dikuasasi oleh perorangan, kecuali hanya untuk kepentingan umum.

"Kami akan membuat kembali papan-papan pengumuman dilahan-lahan HPT itu," Ujar Mamun Murod.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Meranti, Suwandi Idris SH, menjelaskan bahwa apabila ada lahan HPT yang dikuasai masyarakat, maka harus ada keputusan bersama, yang mana harus jelas identifikasi fisik yang tidak terdapat lagi hutan bakau di kawasan tersebut.

Mengenai patok BPN dan Surat-surat, kata Suwandi, perlu diadakan rapat lengkap, karena selama ini banyak oknum-oknum menjual patok BPN secara bebas. "Oleh karenanya patok tidak bisa serta merta dijadikan acuan, harus klarifikasi juga dengan kepala desa," ujar Suwandi.

Terhadap permasalahan itu, Ketua Komisi A DPRD Kepulauan Meranti, E Miratna, meminta agar kedepannya kedua instansi ini lebih meningkatkan berkerjasama dalam pemetaan dan pemasangan patok lahan.

"Dinas Kehutanan  juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa setiap masyarakat yang ingin menguasai wilayah kawasan hutan agar berkoordinasi dahulu ke Dinas Kehutanan dan BPN," ucapnya. (adv)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com