*Masyarakat Tagih Janji Presiden Jokowi

Konsesi HTI PT LUM Merusak Ekosistem Rawa Gambut

Dibaca: 935 kali  Minggu,07 Juni 2015 | 05:00:00 WIB

Konsesi HTI PT LUM Merusak Ekosistem Rawa Gambut
Ket Foto : Camat Tebingtinggi Timur, Helfandi, memberikan cinderahati kepada para artis peduli lingkungan

TEBINGTINGGI TIMUR - Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Desa Sungaitohor tanggal 27 November 2014 lalu, memberikan harapan aspirasi masyarakat untuk pencabutan izin konsesi PT Lestari Unggul Makmur (LUM), karena dinilai dapat merusak ekosistem rawa gambut.

Hal itu diungkapkan Camat Tebingtinggi Timur, Helfandi SE MSi, dalam sambutannya saat acara kampanye penyelamatan sagu dan hutan rawa gambut di Kecamatan Tebingtinggi Timur, baru-baru ini, dimana hingga kini janji pencabutan izin PT LUM itu belum terealisasi.

Dijelaskan Camat, aspirasi pencabutan izin HTI PT LUM bukan tidak berdasar, mengingat konsensi itu berada diperkebunan dan perkampungan masyarakat, serta HTI PT LUM identik dengan tanaman akasia dan mengambil kayu alam juga pembuatan kanal.

"Itu tentunya dapat merusak ekosistem rawa gambut dan sagu milik masyarakat, dimana sagu rakyat harus berdampingan dengan kayu alam. Aspirasi masyarakat yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi dan Menteri LHK perlu kita ingat kembali. Sudah banyak pula Dirjen dari Kementerian LHK menyusul kesini terkait pencabutan HTI PT LUM, namun belum juga direalisasikan," ujarnya.

Menurut Camat Helfandi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri tetap berpihak kepada aspirasi masyarakat. Bahkan Bupati sudah tiga kali merekomendasikan pencabutan izin perusahaan HTI akasia tersebut, jauh sebelum Presiden berkunjung ke Sungaitohor.

"Untuk itu tentunya saya tetap memberikan dukungan jika apa yang telah dideklarasikan menagih janji Presiden oleh para Kepala Desa yang wilayahnya terkena izin konsensi HTI PT LUM untuk segera disampaikan ke Jakarta," kata Helfandi.

Kepala Desa Sungaitohor, Efendi, menyampaikan bahwa deklarasikan dari 6 Desa yang masuk konsensi HTI PT LUM bertujuan untuk menuntut janji Presiden dan Menteri LHK.

"Masyarakat ingin hak kelola lahan diberikan kepada rakyat melalui program hutan Desa atau hutan rakyat sesuai kearifan lokal sagu tanpa membabat hutan alam dan kanalisasi yang berdampak terhadap lingkungan. Saat ini kami masih menunggu janji itu, kapan realisasinya," ucapnya.

Abdul Manan, selaku Koordinator acara mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat Tebingtinggi Timur memperjuangkan lahan kelola rakyat serta penyelamatan ekosistem rawa gambut yang berkelanjutan.

"Ini merupakan lanjutan Kampanye Peduli Sagu dan Hutan Rawa Gambut tahun 2014 lalu yang dilaksanakan di Sungaitohor. Sekaligus menuntut pencabutan Izin Konsensi HTI PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 hektar yang masuk di wilayah 6 Desa di Tebingtinggi Timur," ujarnya.

Kegiatan kampanye penyelamatan sagu dan hutan rawa gambut itu dihibur dengan kehadiran artis peduli lingkungan Melanie Subono dan Ihsan Sekuter dari Jakarta, serta Kibo and Friends dari Pekanbaru.

Turut hadir pada acara itu Kapolsek Tebingtinggi, AKP Ade Rukmayadi SH, Ketua TP PKK Tebingtinggi Timur, Ira Novianty SKM, Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan, perwakilan Walhi Nasional, Ketua Dewan Majelis Gambut Riau, Abdul Manan SE, serta sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Tebingtinggi Timur. (rls/rep01)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com