Puluhan Timses Bermutu Datangi Panwaslu Kepulauan Meranti

Dibaca: 1465 kali  Jumat,11 Desember 2015 | 02:56:00 WIB

Puluhan Timses Bermutu Datangi Panwaslu Kepulauan Meranti
Ket Foto : Logo Panwaslu

SELATPANJANG - Puluhan tim sukses untuk pemenangan pasangan calon Tengku Mustafa dan Amyurlis (Bermutu), Kamis (10/12) siang mendatangi Kantor Panwaslu Kepulauan Meranti di Jalan Banglas, Selatpanjang.

Kedatangan rombongan yang dipimping Calon Wakil Bupati Amyurlis itu melaporkan beberapa kasus pelanggaran Pilkada 9 Desember lalu, antara lain politik uang.

Turut mendampingi, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Hanura, M Adil, Ketua PDI Perjuangan Kepulauan Meranti, Jagdev Sigh, Kader PDI-P, Suryo Sumpeno, Tim ahli Bermutu, yang juga mantan Ketua KPU Meranti, Agus Suliadi, Mantan Ketua Panwaslu Meranti, Imam Bashori, serta sejumlah tim lainnya.

Dari pihak Panwaslu, diterima langsung Ketua Panwaslu, Hanafi, Syaferdi dan Anggota Divisi Organisasi dan SDM, Katmuji.

Tim Ahli Bermutu, Imam Bashori, mengaku kedatangan mereka adalah untuk melaporkan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh tim Pro Bisa. Menurutnya ada kecurangan yang masif, sistematis dan terstruktur.

"Ada dua laporan yang kita sampaikan hari ini, beserta bukti. Kita minta ini ditindak lanjuti," kata Imam Bashori.

Menurutnya ada beberapa bukti yang dilengkapi dalam laporan tersebut, diantaranya uang, foto dan bukti rekaman suara penerima uang. "Dari laporan ini kita minta Panwas bisa menarik benang merahnya," ucapnya.

Terkait laporan ke Mahkamah Kosntitusi (MK), Imam Bashori, mengatakan semua temuan dan laporan serta rekomendasi akan dikaji terlebih dahulu. Baru setelah itu hasilnya akan diserahkan pada tim advokasi di tingkat nasional.

"Jadi nanti di sana keputusannya, apakah akan diteruskan ke MK atau bagaimananya," ucap mantan Ketua Panwaslu Kepulauan Meranti itu.

Ketua Panwaslu Kepulauan Meranti, Hanafi, mengatakan atas laporan tersebut pihaknya akan melakukan rapat dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apapun nanti hasilnya akan disampaikan kepada pelapor.

"Ada yang harus dipahami, bahwa politik uang itu tidak tergolong tindak pelanggaran pemilu, tapi masuk ranah tindak pidana umum. Itu urusan kepolisian," kata Hanafi.

Oleh karena itu dia minta pihak pelapor bisa bersabar dan menahan diri, hingga nanti ada keputusan dari rapat di Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari unsur Reskrim Kepolisian dan Kejaksaan. "Nanti hasilnya akan kami sampaikan," sebutnya. (amn/rep01)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com