DPD Dukung Pembatasan Jumlah Pendatang di Batam

Dibaca: 669 kali  Selasa,15 Desember 2015 | 07:32:00 WIB

DPD Dukung Pembatasan Jumlah Pendatang di Batam
Ket Foto : Kota Batam

BATAM - Dewan Perwakilan Daerah RI mendukung rencana Pemkot Batam, Kepri untuk melakukan pembatasan jumlah warga pendatang karena kota kepulauan itu tidak mampu menampung banyak penduduk.

"Iya, tapi peraturan kependudukan itu harus sesuai dengan UUD dan UU. Perda Kependudukan tidak boleh melanggar aturan di atasnya," kata Ketua Komite III DPD RI, Hardy Selamat Hood di Batam, Selasa (15/12/2015).

Menurutnya, pembatasan itu bisa dilakukan dengan menyeleksi warga yang boleh masuk ke Batam. "Misalnya ada pekerjaan, ada tempat menginap," kata anggota DPD daerah pemilihan Kepri itu.

"Intinya, niatnya adalah orang yang berpindah, menambah kesejahteraan, bukan menambah masalah," tambahnya.

Ia menyatakan UU yang berlaku saat ini mengisyaratkan semua orang bisa berpindah daerah hanya dengan syarat administrasi KTP dan surat pindah.

Namun, ketentuan itu tidak cukup untuk Batam. Karena mengakibatkan banyak warga dari daerah lain berbondong-bondong datang ke Batam yang semakin sempit. Warga yang ingin mencari pekerjaan itu kemudian menjadi pengangguran di Batam, sehingga menimbulkan masalah sosial.

Belum lagi, pasokan air bersih di Batam terus berkurang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga pulau utama nyaris kekeringan saat kemarau tahun ini.

"Perpindahan penduduk ke Batam mengakibatkan banyak orang tidak punya 'skill' datang, jadi masalah," kata dia.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menyatakan masalah kependudukan yang utama adalah tingginya pertumbuhan penduduk, dari jumlah pendatang dan juga angka kelahiran yang meningkat.

Asisten Pemerintahan Pemkot Batam, Syuzairi, mengatakan jumlah pendatang perlu dibatasi karena daya dukung Batam yang terbatas. Selain keterbatasan lahan dan ketersediaan air, pemerintah pun kesulitan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

"Jumlah penduduk besar itu jadi kekuatan nasional bila diberdayakan. Kalau tidak, akan jadi ancaman buat negara. Itulah kenapa Batam perlu di-'manage' dengan baik," ujarnya.

Batam pernah membuat aturan pembatasan pendatang. Namun, Perda itu kemudian diprotes secara nasional. Aturan itu dianggap melanggar hak asasi manusia untuk menetap di daerah lain. (ant/rep04)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com