Kementerian DPDTT Jadikan Desa Adat di Rohul Percontohan Nasional

Dibaca: 874 kali  Rabu,16 Desember 2015 | 09:03:00 WIB

Kementerian DPDTT Jadikan Desa Adat di Rohul Percontohan Nasional
Ket Foto : Salah satu Balai Adat di Rokan Hulu

PASIR PENGARAIAN - Program Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dijadikan sebagai percontohan di tingkat nasional. Di tahun 2015, lima Provinsi di Indonesia sudah membentuk desa adat dan sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat, seperti Riau, Jambi, Bali, Maluku serta Kalimantan Selatan.

Untuk Provinsi Riau sendiri, kabupaten yang sudah membentuk desa adat adalah Kabupaten Rohul serta Kabupaten Siak. Dilihat dari sisi jumlah desa adat, Rohul merupakan kabupaten di Indonesia yang terbanyak jumlah desa adatnya, dan punya produk serta legalitas dari pemerintah dan sampai saat ini tatanan adat di desa masih berjalan di tengah masyarakat.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Rohul H T Rafli Armien SSos menegaskan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) RI sudah menjadikan desa adat di Rohul sebagai percontohan Nasional.

Terpilihnya Desa di Rohul sebagai Desa adat percontohan nasional, karena dari Kabupaten/Kota di lima provinsi yang sudah membentuk desa adat, Rohul memiliki 89 desa adat. Dari jumlah itu, daerah yang di juluki negeri seribu suluk, terbanyak desa adatnya dari Provinsi lainnya.

Tengku Rafli menjelaskan, desa adat di Rohul yang jadi percontohan nasional, selain tersebar di 16 Kecamatan se-Rohul, desa adat di Rohul memiliki produk dan legalitas dan desa adat sudah menjalankan tatanan adat di desa.

Sejumlah persoalan di tengah masyarakat juga sudah bisa diselesaikan di tingkat adat, tidak mesti turun pemerintah dalam menyelesaikannya. Adanya kewenangan desa adat, berdasarkan hak asal usulnya, yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Selain itu juga mengatur dan pengurusan ulayat atau wilayah desa adat. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat. Penyelesaian sengketa adat yang berdasarkan hukum adat berlaku di desa adat, dalam wilayah selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Tengku Rafli menjelaskan, tahun ini desa adat di Provinsi Riau mendapatkan bantuan alokasi APBN tahun 2015. Untuk Rohul, hanya diakomodir untuk lima desa dari 89 desa adat oleh Kementerian DPDTT RI.

"Kita berupaya dan memperjuangkannya pada tahun 2016 mendatang, dimana ada 89 desa adat di Rohul mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. 5 desa adat per Kabupaten di Indonesia yang mendapat bantuan dari Kementerian DPDTT RI berjumlah Rp173 juta per desa adat,” jelasnya. (r24/rep04)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com