*Putusan PN Bengkalis

BLH Kepulauan Meranti Pantau Kepatuhan PT NSP

Dibaca: 1196 kali  Kamis,17 Desember 2015 | 06:09:00 WIB

BLH Kepulauan Meranti Pantau Kepatuhan PT NSP
Ket Foto : Kebun sagu terbakar

SELATPANJANG - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BLH Provinsi Riau telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan PT National Sago Prima (NSP) anak perusahaan Sampoerna Agro di wilayah operasional Kecamatan Tebingtinggi Timur.

Kepala BLH Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Irmansyah MSi, mengungkapkan pemantauan yang dilakukan itu dalam rangka menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT NSP tahun 2014 lalu, meskipun saat ini proses hukumnya masih kasasi di Mahkamah Agung (MA).

"Ada putusan PN Bengkalis, kemarin kita bersama dengan BLH Provinsi sudah mengecek kepatuhannya dan hasilnya mereka sudah laksanakan," ungkap Irmansyah, Rabu (16/12/2015).

Putusan vonis PN Bengkalis 22 Januari 2015 lalu itu, salah satunya menetapkan BLH Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan pengawasan selama satu tahun terhadap kepatuhan PT NSP dalam menjaga lingkungan, terutama pembinaan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, terkait denda Rp2 Miliar yang ditetapkan PN Bengkalis, pihak PT NSP belum menjalankannya. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkalis mengajukan banding ke Kejati Riau hingga Kasasi ke Mahkamah Agung, karena menilai putusan PN Bengkalis jauh lebih ringan dari tuntutan.

"Belum incrach, nunggu putusan incrach dulu, JPU yang mengajukan kasasi," kata Setyo Budi Utomo, Forestry Support Coordinator PT NSP di Selatpanjang, kemarin.

Untuk diketahui, atas rusaknya lahan seluas 3.000 hektar akibat Karhutla tahun 2014 lalu, PN Bengkalis memvonis PT NSP dengan pidana denda Rp2 Miliar dan pidana tambahan melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan diawasi BLH Kepulauan Meranti selama 1 tahun. Sementara GM Erwin dan Direktur PT NSP Eris Ariaman divonis bebas.

Atas vonis PN Bengkalis itu, JPU Kejari Bengkalis menyatakan tidak sependapat karena putusan itu bertolak belakang dengan tuntutan JPU. Erwin dituntut enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sedangkan untuk kasus limbah B3, jaksa menuntut hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp1 miliar.

Sementara itu, vonis terhadap perusahaan yang diwakili Direktur Utama Eris Ariaman juga lebih rendah dari tuntutan jaksa. Hakim menjatuhkan denda Rp2 miliar kepada perusahaan dan denda tambahan berupa melengkapi alat pencegahan kebakaran sesuai dengan petunjuk dalam jangka waktu satu tahun.

Vonis terhadap PT NSP itu juga lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang menuntut denda Rp5 miliar dan pidana tambahan Rp1,046 triliun untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau juga sempat menyoroti vonis rendah tersebut.

"Vonis bebas terhadap dua petinggi PT NSP itu merupakan buntut dari komitmen yang rendah dari Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengadili kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kebakaran dan asap," kata perwakilan Walhi Riau, Boy Sembiring. (rep01)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com