DPRD Kepulauan Meranti Sudah Sahkan 14 Perda, 1 Masih Dibahas

Dibaca: 1474 kali  Sabtu,19 Desember 2015 | 12:59:00 WIB

DPRD Kepulauan Meranti Sudah Sahkan 14 Perda, 1 Masih Dibahas
Ket Foto : Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair MH

SELATPANJANG - Untuk kelangsungan pembangunan dibutuhkan produk hukum sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan program, maka keberadaan Peraturan Daerah (Perda) dipandang penting guna kelancaran program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair MH, ditemui diruang kerjanya, Jumat (18/12/2015). Dikatakannya, DPRD merupakan lembaga yang sangat berperan dalam pembahasan dan pengesahan produk hukum tersebut.

"Untuk kelancaran pembangunan suatu daerah agar semakin maju, maka daerah mesti didukung dengan keberadaan regulasi hukum seperti peraturan daerah," kata Nuriman Khair.

Diungkapkannya, pada tahun 2015 ini ada 35 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). 35 Ranperda itu berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah dan inisiatif DPRD Kepulauan Meranti.

Untuk merampungkan pembahasan sebuah Ranperda, DPRD terlebih dahulu menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus), dimana Pansus itu nantinya yang akan membahas draft Ranperda apakah sudah bisa untuk disahkan menjadi Perda.

"Dari total 35 Ranperda yang masuk Prolegda tahun 2015 ini, sebanyak 18 Ranperda merupakan usulan inisiatif lembaga DPRD, kemudian 17 Ranperda lagi merupakan usulan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Adapun Ranperda inisiatif DPRD yang sudah disahkan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi Perda, hingga Jumat (18/12/2015), yakni Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Penataan Reklame, Penyelenggaraan Kesehatan dan Perda Zakat. Sedangkan satu Ranperda lagi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sedang dibahas untuk segera disahkan.

"Ada Ranperda inisiatif DPRD yang dipending pengesahannya karena perubahan dasar hukum Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, yakni Ranperda tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selebihnya 12 Ranperda belum diajukan untuk dibahas mengingat keterbatasan anggaran," terang Nuriman.

Kemudian Ranperda usulan Pemerintah Daerah yang berjumlah 17 Ranperda, dimana 10 buah Ranperda sudah disahkan Dewan menjadi Perda, 3 Ranperda dipending pengesahannya dan 4 Ranperda belum diajukan untuk dibahas Panitia Khusus.

Tiga Ranperda yang dipending pengesahannya, yakni Ranperda tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan terbitnya ketentuan baru Permendagri Nomor 99 Tahun 2014, Ranperda Retribusi Penyeberangan Air karena masuk revisi Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

"Kemudian Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti, karena terlebih dahulu memerlukan kajian mendalam dan analisis investasi," jelasnya.

Nuriman menambahkan, seluruh Ranperda yang ditunda pengesahannya atau yang belum sempat diusulkan untuk dibahas Pansus DPRD pada tahun ini, kemungkinan akan dimasukkan dalam Prolegda Tahun 2016 mendatang. (adv)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com