Siapa yang Menikmati Fasilitas Bebas Bea di Batam?

Dibaca: 1279 kali  Sabtu,05 Maret 2016 | 01:33:00 WIB

Siapa yang Menikmati Fasilitas Bebas Bea di Batam?
Ket Foto : Ilustrasi

BATAM - Anggota DPR RI H Jazilul Fawaid menganggap perkembangan Batam yang diharapkan jadi lokomotif perekonomian nasional masih lamban. Padahal Batam sudah difasilitasi sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone). Lalu siapa yang menikmati FTZ di Batam?

BP Batam diketahui memiliki kewenangan di bidang pengelolaan lahan, perdagangan, perindustrian, perhubungan, penanaman modal, pariwisata dan lingkungan hidup.

"Kita ingin bercita-cita Batam ini melaju melesat. Tapi ini kan kecepatannya kira-kira kalau speedometer itu baru 40 kilometer," ujar Wakil Ketua Banggar DPR RI, H Jazilul Fawaid usai menggelar pertemuan tertutup di Kantor BP Batam, Kamis (3/3/2016).

Ia mengatakan BP Batam harus menunjukkan performance yang lebih seperti mengundang investor asing maupun pihak swasta masuk ke Batam dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

"Batam ini sesuatu yang berbeda, Batam difasilitasi untuk Free Trade Zone (FTZ). Jadi, harus menunjukkan performance yang lebih," kata Jazilul Fawaid.

Kedatangan anggota DPR RI itu juga terkait dengan rencana pembubaran Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam dan menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah mengatakan ingin Batam lebih berkembang dan memudahkan investasi dengan menghilangkan dualisme kewenangan di Batam.

Namun, rencana pembubaran BP Batam dan perubahan status dari FTZ ke KEK mendapatkan penolakan dari para pengusaha di Batam. Disinyalir, perubahan status FTZ Batam jadi KEK akan membuat para pengusaha terutama pemilik perusahaan besar di luar kawasan berikan akan menjadi kelabakan.

Sebab, industri yang berada di luar kawasan berikat bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Mengingat, sebaran industri di Batam kini hampir merata di semua wilayah, tak hanya berada di dalam kawasan industri yang bisa diubah jadi kawasan berikat.

Pemindahan ke kawasan berikat akan memakan biaya tidak sedikit. Selain itu, keluar masuk barang di kawasan berikat pasti akan lebih ketat. Selama ini, pengusaha skala besar di Batam sudah "menikmati" fasilitas bea masuk untuk kebutuhan industri mereka.

Semua barang-barang industri ataupun konsumsi di Batam karena tidak dikenakan bea masuk dan PPN. Saat ini, semua harga barang-barang tidak ada bedanya dengan daerah lain di Indonesia. Bahkan, ada yang lebih mahal padahal sebagian besar barang yang masuk ke Batam tidak dikenakan bea masuk dan PPN.

Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 15 Desember lalu mengenai sikap pemerintah terhadap penghapusan Otorita Batam (BP Batam) dijelaskan bahwa, FTZ telah diawali dengan pembentukan Otorita Batam melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65 Tahun 1970.

Pada tahun 2000, FTZ memberikan fasilitas bea masuk. Pada saat inilah dimulai keributan dualisme pengelolaan Batam karena Batam menjadi status kota dan menjadi bagian dari provinsi.

Polemik dari status FTZ tidak berhenti sampai di situ, ternyata begitu sulit untuk memberlakukan Batam sebagai area FTZ. Pasalnya, wilayah FTZ harus bebas dari penduduk dan harus dipagari. Sementara, industri sudah tumbuh di tengah kota. Akhirnya ditetapkanlah seluruh pulau Batam dan sebagian pulau Bintan menjadi FTZ. Hal tersebut seharusnya menyebabkan harga barang mewah di Batam menjadi murah.

Masih dalam surat yang sama, dijelaskan bahwa masalah yang terjadi di Batam adalah tidak adanya pelabuhan. Hal tersebut membuat Batam ketergantungan dengan Singapura untuk keperluan bongkar muat peti kemas.

Kinerja Batam pun dinilai tidak memuaskan yang menyebabkan banyak investor keluar dari Batam. Hal itu ditambah lagi dengan pemicu pembentukan Iskandar Development Region Malaysia yang sudah dibentuk dengan posisi berhadapan dan berseberangan dengan Batam. (bnc)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com