Uji Kepatutan DPR secara Aklamasi Setujui Tito Karnavian Jadi Kapolri

Dibaca: 502 kali  Jumat,24 Juni 2016 | 11:08:00 WIB

Uji Kepatutan DPR secara Aklamasi Setujui Tito Karnavian Jadi Kapolri
Ket Foto : Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo agar Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tito akan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun akhir Juli ini.
 
"Secara mufakat kami menyetujui pemberhentian dengan hormat jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Tito Karnavian," kata Ketua Komisi Bambang Soesatyo dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen.
 
Keputusan Komisi Hukum DPR ini selanjutnya akan dibawa dalam sidang paripurna DPR pada 28 Juni 2016. Komjen Tito Karnavian menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (23/6).
 
Dihadapan anggota Dewan dari Komisi Hukum itu, Tito memaparkan visi dan misi serta program yang akan dicapai jika dia memimpin Polri nantinya. Tito juga harus menjawab aneka pertanyaan dari anggota dan pimpinan Komisi Hukum DPR.
 
Sepuluh fraksi di Komisi Hukum DPR ini menilai Tito sudah berhasil dengan baik menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.
 
Komisi Hukum DPR juga telah mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Kepolisian Nasional untuk meminta masukan soal rekam jejak Tito. Hasilnya, Tito bersih dari tindak pidana korupsi, transaksi mencurigakan, dan catatan hitam dalam rekam jejaknya.
 
"Fraksi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atas nama Tuhan yang Maha Esa menyetujui pencalonan Tito," kata Ahmad Basarah. Adapun dari Fraksi Partai Golkar menyetujui Tito dengan catatan menyelesaikan kasus kejahatan luar biasa. "Narkoba, terorisme, korupsi, dan lainnya," kata Adies Kadier.
 
Pernyataan persetujuan juga disampaikan oleh fraksi lainnya. Sehingga secara aklamasi Komisi Hukum menyetujui Tito. "Saya bersyukur, alhamdulillah ini hari yang berbahagia karena Komisi III telah menyetujui," kata Tito ditemui selepas acara uji kelayakan.
 
Reformasi Kultural
 
Saat memaparkan visi dan misinya, Tito berjanji akan menghapus praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap terjadi dalam pelayanan publik.
 
"Peningkatan pelayaan publik yang lebih mudah. Layanan publik masih sulit diakses, banyak calo, dan berbelit-belit," ujar Tito dalam paparannya.
 
Salah satu caranya dengan mengintensifkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain mudah diakses oleh masyarakat, juga menghindari adanya pungutan liar oleh oknum kepolisian.
 
"Menghilangkan pungli dan makelar kasus dalam penanganan perkara. Jadi nanti buka akses pelayanan hukum," kata Tito.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut Presiden, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.
 
Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket. Presiden ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat.
 
Tito juga berjanji akan menjalankan reformasi internal di lingkungan Korps Bhayangkara. Menurut Tito, Reformasi yang paling mendesak adalah reformasi kultural.
 
"Selama 18 tahun sampai 2016 belum berjalan maksimal. Kepercayaan publik rendah dan polri jadi salah satu lembaga yang tak dipercaya publik. Ini yang jadi prioritas kami ke depan," kata Tito. (ant/rep03)
 
Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com