Kapolri Minta Polisi Beri Pelayanan Maksimal ke Publik

Dibaca: 711 kali  Jumat,05 Agustus 2016 | 08:30:00 WIB

Kapolri Minta Polisi Beri Pelayanan Maksimal ke Publik
Ket Foto : Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

SEMARANG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian menginginkan, reformasi di tubuh Polri dilakukan dengan terjun langsung di tengah permasalahan masyarakat. Pelayanan publik itu dimaksudkan agar masyarakat merasakan langsung kehadiran polisi.

Hal itu diungkapkan Tito saat melakukan bakti sosial di kampung nelayan Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 5 Juli 2016. Selain memerintahkan pelayanan maksimal kepada publik, Tito juga meminta agar pelayanan polisi menggunakan sistem berbasis ITE. Hal itu agar mampu merespons masalah masyarakat dengan cepat.

"Polisi juga humanis agar masyarakat merasakan kehadiran polisi. Misal di tempat macet, tidak perlu apel langsung bergerak ke tempat titik macet, supaya masyarakat merasa kehadiran polisi mencairkan kemacetan-kemacetan itu," kata Tito.

Di era kepemimpinannya, Tito berjanji, reformasi di tubuh Polri juga dilakukan dengan memaksimalkan pemberian reward and punishment dengan baik. Salah satunya dengan memberikan penghargaan kenaikan pangkat kepada Bripka Bambang Adi Cahyanto, yang berjasa dalam menghalangi pelaku bom di Mapolresta Solo, beberapa waktu lalu.

"Saya memancing kepada Polda dan para Kapolres lain supaya mereka betul-betul memberikan reward anggotanya yang baik dan bekerja tulus serta berprestasi," ujarnya dilansir dari viva.

Sebaliknya, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu tak akan canggung untuk menghukum berat kepada anggota polisi yang berbuat salah dan membuat citra polisi menjadi buruk.

"Saya berikan arahan kepada jajaran Polda agar lebih profesional, khususnya dalam penegakan hukum. Jangan membuat mempersulit, membolak-balik kasus, memeras dan lain-lain," ujarnya menambahkan.

Tito menginginkan agar internal Polri tegas menghindari korupsi. Salah satu langkahnya dengan melaporkan harta kekayaan. "Menekan budaya koruptif, ada langkah-langkah kami termasuk LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kemudian menekan budaya hedonis," ujar Tito.

Dalam kunjungannya di Polda Jawa Tengah, Tito berharap agar situasi Kamtibmas, terutama terkait terorisme di wilayah itu bisa ditangani dengan upaya preventif, melalui pendekatan kepada semua tokoh, stakeholder, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Titik konflik-konflik massal agar dipetakan. Jangan menunggu respons setelah kejadian. Tapi sebelum, harus cepat ditangani. Bhabinkamtibmas harus turun." ingatnya. (rep01)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com