FITRA: Riau Kekurangan DBH PSDH dan DR Rp795,9 Miliar

Dibaca: 727 kali  Selasa,16 Agustus 2016 | 03:30:00 WIB

FITRA: Riau Kekurangan DBH PSDH dan DR Rp795,9 Miliar
Ket Foto : ilustrasi

PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menemukan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari tahun 2010 hingga 2014 mencapai Rp795,9 miliar.

FITRA bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menghitung data DBH yang diperoleh Riau dari sektor kehutanan dan hasilnya tidak sesuai atau terdapat selisih dengan data yang dirilis oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau maupun Kementerian Kehutanan.

"Berdasarkan data yang dikumpulkan FITRA dari setiap perusahaan yang bergerak dalam pemanfaatan hasil hutan, kayu hutan dari setiap Kabupaten/Kota di Riau tercatat PSDH sebesar Rp833 miliar dan DR sebesar Rp1,014 triliun. Bila dijumlahkan, total DBH seharusnya Rp1, 847 triliun," ujar Perwakilan FITRA, Agus Triyono.

Agus juga mengatakan, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tercatat PSDH sebesar Rp717 miliar dan DR Rp335 miliar yang jika dijumlahkan sekitar Rp1,052 triliun. Maka perhitungan antara FITRA dan Pemerintah memiliki selisih Rp795 miliar.

"Data yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi merupakan hasil laporan dari rekapan Kabupaten/Kota. Selanjutnya data itu kita telusuri ke Dinas Kehutanan masing-masing daerah," kata Agus, seperti dilansir dari riau24.

Setelah memperoleh data yang bersumber dari LKPD, maka FITRA dan ICW mengumpulkan data produksi kayu bulat dari Dinas Kehutanan masing-masing daerah. Selanjutnya dilakukan tabulasi data antara LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan produksi kayu Dinas Kehutanan.

"PSDH diperoleh dengan cara menghitung berapa persen tarif yang dikenakan dan dikalikan dengan harga patokan x volume produksi. Sedangkan DR merupakan hasil perkalian antara tarif/satuan dengan volume," paparnya.

Maka dari hasil perbandingan perhitungan itulah ditemukan selisih DBH yang sangat besar. Pasalnya, Dinas Kehutanan tidak memiliki rincian yang pasti tentang harga kayu bulat berdasarkan jenis, kualitas dan lainnya.

"Perhitungan yang dilakukan FITRA berdasarkan harga kayu bulat terendah yaitu jenis akasia. Sebab 80 persen perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau mengolah jenis ini," lanjutnya. (rep02)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com