Sidang Dewan Pengupahan Tetapkan UMP Riau Rp 2.266.722,53

Dibaca: 510 kali  Rabu,02 November 2016 | 06:56:00 WIB

Sidang Dewan Pengupahan Tetapkan UMP Riau Rp 2.266.722,53
Ket Foto : Rasidin Siregar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

PEKANBARU - Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2017 telah ditetapkan oleh Gubernur Riau dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1016/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp2.266.722,53.

Dengan demikian kenaikan UMP Riau pada 2017 sebesar Rp172.752,53 atau naik 8,25 persen UMP tahun 2016 yakni Rp2.093.970.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Rasidin Siregar, Selasa (1/11) mengatakan, kenaikan UMP sebesar Rp172.752,53 tersebut didasarkan kepada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 44 ayat 1 dan ayat 2.

Dimana persentase kenaikan UMP Riau tersebut didapat dari Inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan PDB sebesar 5,18 persen.

"Sidang dewan pengupahan pada tanggal 21 Oktober 2016 bersepakat dan mengusulkan UMP tahun 2017 sebesar Rp2.266.722,53. Angka tersebut didapatkan dengan mengunakan formula PP 78 tahun 2015 yaitu 8,25 persen di kali upah minimum tahun 2016 yakni Rp2.093.970, hasilnya Rp175.752,53. Jadi Rp2.093.970 ditambah Rp172.752,53 sama dengan Rp2.226.72253," jelasnya, dilansir riaupos.

Ditegaskan Rasidin, UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2017. Untuk itu dengan ditetapkannya UMP tahun 2017 diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan buruh atau pekerja dan peningkatan produktivitas kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan usaha yang lebih baik.

Pada gilirannya nanti tercipta ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha sesuai dengan sistem hubungan industrial yang berlaku di Indonesia.

"Pembahasan sengaja disegerakan agar masyarakat tahu berapa UMP, begitu juga perusahan jadi tahu sehingga mereka dapat menyiapkan anggaran. Untuk mengawasi pelaksanaan UMP tersebut, kami juga membentuk tim monitoring di kabupaten/kota agar tidak lagi yang tidak tahu dan tidak ada perusahaan yang membayar di bawah UMP tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Setdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya meminta seluruh perusahaan atau intansi yang ada dapat mengikuti seluruh aturan dan ketepatan yang telah disepakati bersama. Jika nantinya ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut, maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

"Mestinya diikuti aturan yang ada, kalau memang ada sanksi bagi yang tidak mengikuti ya dilaksanakan sanksi. Mari ikuti semua prosedur," imbuhnya. (rep04)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com