Soal RUU PNBP, Bupati Irwan Ingin Daerah Mendapat Keadilan

Dibaca: 921 kali  Rabu,08 Februari 2017 | 07:28:00 WIB

Soal RUU PNBP, Bupati Irwan Ingin Daerah Mendapat Keadilan
Ket Foto : Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, yang juga Wakil Ketua APKASI, menyampaikan pendapatnya di ruang rapat Komisi XI DPR RI

JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, dalam kapasitasnya selaku Wakil Ketua Bidang Keuangan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta kemarin.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markis Mekeng, bersama anggota Heri Gunawan, Achmad Atari, Jon Erizal dan lainnya, bertujuan untuk mendengarkan pendapat umum terkait Rancangan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara dari APKASI dihadiri oleh Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap SH, Bupati Mempawah Drs H Ria Norsan dan lainnya. Sedangkan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dihadiri Walikota Sukabumi, H Muhammad Muraz SH MM, Walikota Binjai Muhammad Idaham dan lainnya.

Saran dan masukan dari APKASI dan APEKSI akan dijadikan pertimbangan dalam pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), dan menjadi prioritas oleh Komisi XI DPR RI untuk memberikan kepastian hukum pemungutan dan penyetorannya.

Seperti dijelaskan Ketua Komisi XI DPR RI, PNBP merupakan penyumbang pendapatan terbesar kedua negara setelah pendapatan perpajakan. Sebagai fungsi regulator, maka RUU PNBP merupakan instrumen strategis dalam menetapkan regulasi kebijakan pemerintah di berbagai sektor yang ada.

Setakat ini, pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pungutan tanpa dasar hukum, terlambat atau tidak masuk kas negara, penggunaan langsung PNBP dan dikelola diluar mekanisme. Untuk itu dalam rangka meningkatkan peran PNBP dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan atas pengelolaan PNBP itu agar lebih profesional, transparan dan bertanggung jawab.

Sejauh ini, PNBP masih mengacu pada UU Nomor 20 yang dinilai sudah tidak layak lagi, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP sesuai tuntutan perkembangan ekonomi saat ini. Termausk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan nasional. Untuk itu perlu diganti dengan UU baru yang mengatur hal tersebut.

Pada kesempatan itu, Ketua APKASI yang diwakili Bupati Nias, Drs Sokhiatul Laoli, mengaku setelah mempelajari RUU PNBP menilai apa yang dibahas baik dari kerangka acuan UU maupun naskah akademik tidak melihat adanya kewenangan dan hak daerah Kabupaten dan Kota didalamnya. Namun begitu, APKASI menyambut baik RUU tersebut, yang tujuannnya untuk menaikan ekonomi dan keuangan Negara RI.

Meski demikian, ujarnya, APKASI merasa perlu memberikan masukan pokok pokok fikiran, dan yang terpenting daerah diberikan ruang untuk turut mengelola dan mendapat manfaat dari penerapan PNBP tersebut.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Ketua APKASI Bidang Keuangan Daerah, Drs H Irwan MSi yang juga Bupati Kepulauan Meranti. Menurutnya, secara substansi APKASI mendukung lahirnya UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang saat ini berada dalam kondisi krisis, namun dilain hal APKASI sedikit keberatan dengan luasnya kewenangan pusat yang diberikan oleh UU PNPB itu.

Keberatan itu disimpulkan Bupati Irwan, yakni pertama bagaimana rancangan UU itu perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat beberapa hal strategis dalam hubungan pemerintahan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, diantaranya dilakukannya peralihan beberapa kewenangan strategis Kabupaten Kota seperti di bidang Kehutanan, Pertambangan, Kelautan, Pendidikan dan lainnya, yang sebelumnya berada di Kabupaten Kota kini beralih menjadi kewenangan Provinsi, yang dalam hal ini menurut Bupati akan memberikan dampak pada menurunnya kapasitas keuangan daerah karena dalam kewenangan yang dialihkan itu merupakan kewenangan strategis dan menjadi andalan pendapatan daerah.

"Dalam rancangan UU PNBP kami melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak menjadi reverensi dalam penyusunan RUU itu," ujar Bupati Kepulauan Meranti.

Selain itu juga UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah yang memakai prinsip Costing List, artinya UU ini membatasi secara tegas kewenangan Kabupaten Kota untuk mengeksplorasi potensi pajak dan restribusi daerah. Dimana UU sebelumnya memberikan peluang kepada daerah untuk boleh melakukan pungutan pajak baru terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kota, sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan yang baru.

"Artinya ini mempersempit ruang gerak daerah untuk mengeksplorasi pendapatan daerah, dan ketika APKASI mempelajari RUU PNBP ini ternyata semua potensi itu tidak boleh dipungut oleh daerah. Dan UU Nomor 28 Tahun 2009 ditampung seluruhnya dalam RUU PNBP, untuk itu perlu adanya azas keadilan untuk pengembangan pendapatan daerah, jika hal itu tetap dipertahankan maka kedepan dengan perkembangan situasi dan beban yang semakin berat, daerah akan semakin kesulitan dalam membiayai pembangunan daerah," paparnya.

RUU PNPB itu menurut Bupati, semacam UU pukat harimau, karena semua penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak masuk kedalamnya.

"Artinya semua penerimaan negara itu masuk ke dalam PNPB. Jika tetap seperti ini maka akan mematikan inovasi daerah untuk mengeksplor potensi ekonomi daerah yang ada didaerah, dan daerah tidak akan bisa menambah penghasilannya lagi, padahal situasi saat ini uang yang ada dan telah dialokasikan pusat saja ada yang tidak ditransfer (DAK dan DBH), ini kondisi real, jika UU ini tetap diberlakukan seperti ini maka akan mematikan potensi daerah untuk mendapatkan penghasilan tambahan," jelasnya.

Menurut Bupati Irwan, harusnya antara pusat dan daerah bisa saling menguatkan, karena Pemerintah Pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah bagian dari pusat, oleh karena itu lahirnya UU ini hendaknya dapat menjadi sarana menguatkan keuangan negara disisi lain tidak melemahkan daerah untuk mengembangkan pendapatannya.

"Untuk itu saya kira harus ada kesepakatan bagaimana potensi PNBP ini perlu kita perbesar dan disisi lain ada peluang-peluang dari apa yang dihasilkan PNBP mengalir pada daerah sehingga daerah punya motivasi untuk mendukung pusat meningkatkan pendapatan PNPB. Semoga RUU ini dapat berjalan sesuai harapan dan menguntungkan semua pihak," pungkasnya.

"Hendaknya UU ini memuat suatu pasal yang berisi tetap memberi ruang kepada daerah untuk dapat mengeksplor sumber penerimaan baru bagi daerah," ucapnya lagi.



Bupati Kepulauan Meranti ini juga mengusulkan pasal 33 dalam RUU PNBP dapat ditinjau kembali karena memberi ruang pada organisasi pemerintah yang mengelola PNBP dapat menggunakan langsung. Menurutnya, hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan anggaran yang ada akan habis digunakan oleh satuan kerja yang mengelola itu, akhirnya tujuan akhir tidak bisa tercapai.

"Jadi saya mengusulkan agar pasal 33 ini ditinjau kembali, penerimaan negara yang boleh dikelola langsung adalah satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), meskipun ini juga membuka peluang aparatur daerah untuk bermain-main dengan dana ini," ucapnya lagi.

Bupati Irwan juga menyinggung terkait transfer dana DAK di Kabupaten Kepulauan Meranti dan mungkin juga terjadi di kabupaten lainnya di Indonesia. Kementerian Keuangan tidak menyalurkan DAK dengan alasan pelaporan yang tidak disiplin kemudian tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

"Untuk tahun 2017 ini, khusus di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemda sudah bersiap untuk melelang pekerjaan, kalaupun mungkin uang muka dari DAK itu menurut UU harus ditransfer 30 persen pada bulan ini, kami sudah siap melelang pekerjaan, namun hingga saat ini kami belum mendapat kabar berita tentang bagaimana dana ini disalurkan, lalu kalau nanti lelang terlambat jangan lagi daerah disalahkan," ujarnya.

Irwan mengharapkan, ketika daerah sudah menyesuaikan diri dengan aturan, Kementerian Keuangan tidak lagi mengabaikan ketentuan yang dibuat. "Jadi kami harapkan bantuan dari Komisi XI DPR RI untuk memfaslitasi agar pembangunan daerah berjalan dengan cepat sesuai harapan semua," harap Bupati.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan APEKSI, dimana APEKSi meminta agar pertemuan itu tidak sia-sia, dalam menyusun RUU PNBP itu dapat mengudang Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, ESDM, Keuangan dan lainnya.

Sementara dari Komisi XI meminta baik APKASI maupun APEKSI dapat memberikan Draft RUU versi masing-masing sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi XI DPR RI untuk melakukan penyempurnaan RUU PNBP tersebut. (rls/santo)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com