Diskusi di Jakarta, Bupati Irwan Komit Beri Kemudahan Investor

Dibaca: 859 kali  Selasa,28 Februari 2017 | 06:28:00 WIB

Diskusi di Jakarta, Bupati Irwan Komit Beri Kemudahan Investor
Ket Foto : Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi jadi narasumber Group Discussion Perda and Perkada Friendly Investment I-Otda di Jakarta, Selasa

JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi mengikuti Group Discussion Perda and Perkada Friendly Investment, di Gedung Pakarti Center Institut Otonomi Daerah (I-Otda), Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Selasa 28 Februari 2017.

Pada acara diskusi yang menitik beratkan pada penerapan regulasi pusat dan daerah dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada Investor itu, Bupati Irwan kembali menyatakan komitmennya dalam memberikan kemudahan bagi para investor.

Kegiatan ini menghadirkan para pembicara yang ahli dalam bidangnya, yakni Prof Dr H Djohermansyah Johan MA, mantan Dirjen Otda Kemendagri, Dr Kurniasih, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, Dr Himawan Estu Bagijo SH MH, Kabiro Hukum Pemprov Jatim, Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD dan Robert Hermanto dari kalangan pebisnis.

Djohermansyah Johan selaku Presiden Institute Otonomi Daerah (i-Otda) menekankan, regulasi atau aturan yang mengatur masalah investasi sangat besar pengaruhnya bagi peningkatan investasi. Untuk itu ia menyarankan regulasi yang terkesan berbelit-belit harus diperbaiki agar investasi berjalan sesuai dengan harapan.

Kementerian Dalam Negeri sendiri, seperti dijelaskan Dr Kurniasih, komit mengawal Perda dan Perkada yang diberlakukan di daerah. Menurutnya, produk hukum itu harus memberikan kemudahan kepada investor dalam berinvestasi, dan pihaknya tidak segan-segan untuk mencabut Perda yang dianggap menyimpang sehingga dapat mengganggu investasi.

Adapun fokus yang menjadi kajiannya meliputi pajak atau restribusi yang memberatkan pelaku ekonomi, perizinan yang memberatkan pelaku usaha, ketenagakerjaan, substansinya tumpang tindih dengan peraturan yang terkait, restribusi pelayanan KTP, sumbangan pihak ketiga dan lainnya.

Pernyataan dari Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri mendapat tambahan dari Kabiro Hukum Pemprov Jawa Timur, Dr Himawan Estu Bagijo. Menurutnya, prinsip dasar pada penyusunan Ranperda mengacu pada Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis, Aspek Politis dan Aspek Normatif.

Hal itu, kata Himawwan, juga berlaku dalam menyusun Ranperda terkait perizinan yang sangat mempengaruhi investasi di daerah, sehingga Perda yang dibuat harus mengakomodir beberapa aspek, yakni persyaratan harus minimal, prosedur mudah, biaya pungutan sebagai retribusi tidak mencekik dan memiliki masa berlaku panjang.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti yang juga menjadi pembicara lebih melihat pada perspektif kecenderungan pengusaha yang tidak suka melihat Perda yang banyak.

"Mereka sangat takut dengan banyaknya peraturan daerah, begitu Perdanya bertambah, otomatis prosedur dan jenis pungutan pajaknya juga bertambah dan sebagian besar mereka sangat takut dengan pajak," jelas Bupati Irwan.

Pengusaha, menurut Irwan, tidak ingin direpotkan dengan banyaknya pungutan pajak maupun restribusi, dan aturan yang berbelit-belit dalam mengurus perizinan. Pengusaha maunya datang ke PTSP, syaratnya dipenuhi dan siap bayar berapapun asalkan pengurusan mudah dan cepat.

Kondisi itu diakui Bupati Irwan dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti untuk menarik dan meningkatkan investasi di daerah. Alhasil meskipun Kepulauan Meranti baru berusia 7 tahun, tapi telah berhasil meningkatkan investasi diatas rata-rata Kabupaten Kota lainnya.

"Karena pengusaha merasa nyaman, dan mengantarkan Kabupaten Kepulauan Meranti meraih Award selama 4 tahun berturut-turut dari Pemerintah Provinsi Riau sebagai salah satu daerah investasi ternyaman dan memberikan kepastian keuntungan," ucapnya.

Selama ini, kata Bupati Irwan, Pemkab Kepulauan Meranti telah memberikan kepastian kepada investor bahwa untuk berinvestasi di daerah ini, para investor pasti untung.

"Jaminan jika mereka berinvestasi pasti untung, caranya adalah dengan memberikan investor asistensi. Jika mau berinvestasi diberikan Guidance (bimbingan), jika ingin berinvestasi kita tunjukkan sektor mana yang untung," jelasnya.

Karena untuk sektor yang belum direkomendasi, lanjutnya, biasanya para investor sulit untuk untung karena prosedurnya panjang, syaratnya sulit dan mungkin masyarakatnya juga tidak mendukung.

"Kita tidak ingin investor merasa tidak nyaman, karena ini bisa berbahaya karena investor sering bercerita dari mulut ke mulut, jika satu kapok biasanya mereka cerita kepada investor lainnya sehingga lainnya menjadi takut, ini adalah virus yang berbahaya," paparnya.

Untuk itu dalam Perspektif investasi hal tersebut harus dijaga, dimana Political Will dan Good Will dari semua Stakeholders Pemerintah Daerah harus komit.

"Di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memberikan kemudahan pada investor perda-nya kita minimalkan agar investor tidak repot, dan hal ini selalu berkorelasi dengan jenis pajak dan pungutan," ujarnya.



Dicontohkan Bupati Irwan, dalam hal Tax Amnesty dimana pengusaha diminta melapor ini itu yang akhirnya berdampak pada bingungnya pengusaha yang merasa tidak mendapat kepastian.

"Solusinya Perda atau Perkada masalah invesment ini jangan terlalu banyak mengatur masalah jenis pungutan, baik pajak maupun retribusi. Biar satu besar daripada banyak tapi bikin repot," sarannya.

Bupati juga menyarankan kepada Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otda Kemendagri untuk peraturan yang mengharuskan UPL dihapuskan saja, karena sangat mahal dan melibatkan perguruan tinggi yang memakan waktu panjang.

"Kalo bisa ditiadakan saja karena dari sisi perizinan harus dibuat simple (sederhana), jika sudah begitu saya yakin investasi indonesia sangat berkembang," ucap Irwan.

Apa yang dijelaskan Bupati, diakuinya adalah hasil interaksi dirinya dengan para pengusaha yang juga berinvestasi di negara tetangga Malaysia.

"Mereka sering membandingkan cara berinvestasi di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia syaratnya sangat sederhana dimana pembayaran pajak hanya satu jenis include seluruhnya sehingga pengusaha merasa nyaman," jelasnya.

Kondisi itu bisa dilihat dari beralihnya investasi dari Batam ke Johor Malaysia karena dinilai sangat mudah dan perpanjangan izin sangat sederhana.

"Ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perda dan Perkada yang baik dengan SOP yang sempurna tapi kalau jumlahnya sangat banyak pasti akan menimbulkan kendala investasi di Indonesia," pungkasnya.

Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD, mengungkapkan dalam menetapkan Perda investasi, jangan hanya semata-mata mempertimbangkan PAD, yang tak kalah penting menurutnya adalah menggerakan masyarakat melalui peningkatan partisipasi.

Robert melihat, dalam berinvestasi para investor tidak hanya mempertimbangkan infrastuktur yang tersedia di daerah, tetapi juga melihat keberpihakan dari Pemerintah kepada pengusaha dalam masalah insentif fiscal. Selain itu juga masalah perizinan usaha, kualitas peraturan daerah serta biaya transaksi dan lainnya.

Sedangkan Robby Hermanto mewakili pelaku bisnis yang berherak di bidang infrastruktur telekomunikasi 4G mengungkapkan, bisnis yang dijalankannya adalah bisnis jangka panjang 10 sampai 20 tahun kedepan. Untuk itu pihaknya membutuhkan kepastian investasi yang menjadi sesuatu yang mutlak.

Menurutnya, peraturan yang tidak jelas dan banyak sangat menghambat investasi. Ia juga mengomentari tentang lemahnya SDM pejabat bersangkutan serta pola fikir masyarakat yang selalu negatif turut memperburuk iklim investasi disuatu daerah.

"Kami juga berharap alangkah baiknya jika investor mendapat kejelasan peraturan perundang-undangan yang dapat memayungi investasi," pintanya.

Harapan lainnya, dikatakan Robby, adalah tersedianya perundang-undangan yang jelas untuk berinvestasi, tersedianya infrastruktur yang memenuhi kebutuhan, masyarakat meraih manfaat dari adanya kerjasama swasta dalam berinvestasi di daerah tersebut, menuju meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Group Discussion Perda dan Perkada Friendly Investment yang digagas oleh i-Otda itu, diakhiri dengan kesepakatan akan menggunakan masukan-masukan dari berbagai pakar ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji dan menyusun regulasi investasi di indonesia. (rls/santo)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com