Pemkab Kepulauan Meranti Bahas Aturan Teknis Bansos dan Hibah

Dibaca: 976 kali  Kamis,06 April 2017 | 02:26:00 WIB

Pemkab Kepulauan Meranti Bahas Aturan Teknis Bansos dan Hibah
Ket Foto : Isman Syahputra, Ahli Keuangan Pemprov Riau saat menyampaikan pemaparannya

SELATPANJANG - Pemberian dana hibah atau bantuan sosial (Bansos), sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, namun tidak boleh sembarangan jika tidak ingin tersangkut masalah hukum.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat sosialisasi dan pembahasan teknis pencairan dana hibah atau bantuan sosial, bertempat di ruang Melati Kantor Bupati, Kamis 6 April 2017.

Kegiatan itu dipimpin Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Drs H T Akhrial bersama Asisten II Setdakab Ir Anwar Zainal. Hadir narasumber Isman Syahputra, Ahli Keuangan Pemprov Riau serta para Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembahasan teknis pencairan dana hibah atau bantuan sosial ini mengacu kepada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, pemberian bantuan Hibah atau Bansos yang sebelumnya menumpuk di Bagian Kesra, kini tidak boleh lagi namun harus dibagi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten III Tengku Akhrial mengatakan, pengalihan kewenangan pemberian bantuan Hibah atau Bansos ini perlu diketahui dan dipahami oleh setiap OPD yang akan memberikan bantuan. Sehingga tidak mengambil kebijakan diluar prosedur berlaku.

"Kita jangan sampai mengambil kebijakan diluar prosedur sehingga berhadapan dengan hukum, Hibah atau Bansos ini acap kali menjadi sorotan khususnya penegak hukum," kata Tengku Akhrial.

Seperti dijelaskan Isman Syahputra selaku narasumber ahli Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi Riau, ada beberapa ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam pengalokasian bantuan dana Hibah atau Bansos.

"Pemda boleh mengalokasikan Hibah jika anggaran yang ada sudah memenuhi urusan belanja wajib, dan telah dianggarkan dulu sebelum belanja untuk urusan wajib sebagai syarat memenuhi SPM," jelasnya.

Ia menekankan, pada dasarnya pemberian Bansos atau Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan organisasi atau lembaga sosial tidak boleh juga diberikan secara terus menerus, kecuali organisasi atau lembaga tersebut dibentuk melalui peraturan perundang-undangan.

Dicontohkannya, beberapa lembaga yang boleh diberikan hibah secara terus menerus seperti Palang Merah Indonesia (PMI) sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 PP Nomor 7 Tahun 2012, KONI sesuai Pasal 69 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga.

Kemudian Pramuka sesuai Pasal 36 UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, selanjutnya MUI, Komisi Penanggulangan AIDS sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Jadi bagi lembaga yang pembentukannya tidak mengantongi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti diatas, tidak boleh diberikan bantuan Hibah secara terus menerus (tiap tahun)," ujarnya.

Dalam aturan itu juga, dana Hibah hanya boleh diberikan kepada organisasi atau lembaga, tidak boleh diberikan kepada perseorangan kecuali dana Bansos, itupun harus memenuhi kriteria perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2016, sesuai penjabaran ketiga APBD, uang pemberian hibah disiapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sementara terkait penerima ditetapkan oleh OPD bersangkutan yang sebelumnya telah menyiapkan Draft Keputusan Kepala Daerah di lingkup kewenangan OPD tersebut.

"Khusus untuk bantuan berupa barang dan jasa, OPD berkewajiban menyiapkan Draft Keputusan Kepala Daerah di lingkup kewenangan OPD," jelas Isman.

Dalam pemberian Hibah dan Bansos kepada lembaga dan perseorangan tidak boleh sembarangan, OPD bersangkutan harus melakukan kroscek atau survei lapangan mulai dari Kepengurusan Lembaga, Surat Keterangan Domisili, Berkedudukan di wilayah Administrasi Pemerintah Daerah, dan telah mengantongi SK Kepala OPD paling singkat 1 Tahun.

"Dan yang tak kalah penting pastikan rekomendasi dari OPD sudah ada saat perencanaan anggaran," ucap Isman lagi. Sedangkan survei lapangan, tambahnya, diperlukan untuk mengetahui keberadaan, dasar hukum, dan kelengkapan dokumen organisasi serta syarat lainnya.

Terakhir Isman berpesan, pemberian Hibah atau Bansos harus dilakukan secara akuntabel jika tidak ingin berhadapan dengan hukum. Begitu juga kepada penerima hibah berkewajiban untuk memberikan laporan penggunaan dana hibah itu kepada OPD bersangkutan, paling lama bulan 10 tahun berikutnya.

"Pemberian dana Hibah dan Bansos ini sistem akuntabilitasnya sangat ketat, OPD harus mengingatkan penerima Hibah bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi yakni harus memberikan laporan penggunaan dana hibah kepada OPD dan OPD harus mengauditnya," paparnya. (rls)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com