Pengelolaan Rastra Mesti Disepakati Lewat Musyawarah Desa

Dibaca: 762 kali  Kamis,06 April 2017 | 05:37:00 WIB

Pengelolaan Rastra Mesti Disepakati Lewat Musyawarah Desa
Ket Foto : Sosialisasi Revitalisasi Kelembagaan Musyawarah Desa (Musdes) dalam Pengelolaan Program Beras Sejahtera (Rastra)

SELATPANJANG - Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Kepulauan Meranti menggelar Sosialisasi Revitalisasi Kelembagaan Musyawarah Desa (Musdes) dalam Pengelolaan Program Beras Sejahtera (Rastra), di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis 6 April 2017.

Kegiatan itu dibuka Asisten II Setdakab Kepulauan Meranti, Ir Anwar Zainal dan dihadiri Narasumber Alfrida Juliana, Kasi Identifikasi dan Pengelolaan Data Farkir Miskin Pemerintah Provinsi Riau, serta para Camat, Kades dan Lurah se-Kepulauan Meranti.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Kepulauan Meranti, Drs Agusyanto Bakar MSi mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat peran komponen masyarakat dalam mekanisme Musyawarah Desa, guna optimalisasi pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

"Jika Musyawarah Desa tidak berjalan, suka atau tidak suka secara otomatis masyarakat memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Desa untuk mengambil keputusan sendiri mengenai penerima Rastra. Jika lewat Musyawarah Desa bisa diputuskan secara bersama-sama," jelasnya.

Berdasarkan Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, sistem kelembagaan Beras Sejahtera harus diperkuat agar pengelolaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejumlah masalah yang dapat diangkat dalam Musyawarah Desa, yakni pemutakhiran data penerima Rastra. Dicontohkannya, jika dalam satu desa ada 10 orang penerima Rastra yang pindah, maka untuk mencari penggantinya dapat ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

"Jadi dengan Musdes ini selain untuk update data terbaru, juga untuk menetapkan penerima Rastra sesuai ketentuan," papar Agusyanto, dimana dengan Musdes pengelolaan Rastra dinilai akan lebih adil, demokratis, transparan dan akurasi datapun lebih terjamin.

Musyawarah Desa dalam program Rastra ini, tambahnya, juga berperan sebagai pengawas dan pelaporan. "Jadi kelembagaan ini harus dipermanenkan agar tugas dan fungsinya mulai dari pelaporan, pengawasan dan lainnya berjalan baik," ucapnya.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, mekanisme Musyawarah Desa juga dapat memantau harga dan distribusi Beras Sejahtera kepada masyarakat penerima, dimana Ketua Musyawarah Desa (Musdes) tetap dipegang oleh Kepala Desa.

Diakui Agus, harga Rastra di tiap tempat atau daerah semestinya sesuai standar nasional yakni 1.600 rupiah perkilogram, namun karena beratnya medan di Kepulauan Meranti yang membutuhkan biaya transportasi ekstra, bisa saja ada perbedaan harga.

"Tetapi harus tetap sesuai batas toleransi dan tidak malah mencekik masyarakat miskin penerima Beras Sejahtera," ingatnya. (rls/santo)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com