Forkopimda di Kepulauan Meranti Kompak Cegah Karhutla

Dibaca: 156 kali  Selasa,06 Februari 2018 | 07:44:00 WIB

Forkopimda di Kepulauan Meranti Kompak Cegah Karhutla
Ket Foto : Wabup Kepulauan Meranti Said Hasyim berbincang dengan perwakilan dari daerah lainnya, disela menghadiri Rakornas pencegahan karhutla di Jakarta

JAKARTA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim bersama Kapolres AKBP La Ode Proyek dan Kalaksa BPBD Meranti Edy Afrizal, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara Jakarta, Selasa 6 Februari 2018.

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo ini, dihadiri para Menteri terkait, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Pangdam, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia, serta Kepala OPD terkait yang daerahnya rawan terjadi Karhutla.

Saat Rakor, Presiden Jokowi mengatakan, pada tahun 2017 lalu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya karhutla. Upaya itu meliputi penyampaian informasi, peringatan dan deteksi dini, patroli terpadu, pengendalian karhutla serta sosialisasi.

Sementara pada daerah yang sempat terjadi Karhutla telah dilakukan upaya pemadaman api, baik lewat darat maupun udara, dan yang tak kalah penting keterlibatan masyarakat peduli api (MPA), yang dibentuk di setiap Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Sedangkan di Kepulauan Meranti, seperti dijelaskan Kalaksa BPBD M Edy Afrizal, sesuai dengan instruksi dari Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, pihaknya telah berupaya melaksanakan semua instruksi Presiden RI Joko Widodo. Namun yang menjadi kendala yakni keterbatasan anggaran dan peralatan operasional di lapangan.

"Untuk melakukan operasi di lapangan, anggaran yang kita miliki sangat minim, dan ini menjadi kendala juga, meski begitu dengan anggaran yang minim itu kita tetap mengupayakan yang terbaik dalam penanggulangan Karhutla di Kepulauan Meranti," ujarnya.

Diharapkannya, karena wilayah yang sering terjadi Karhutla adalah wilayah hutan, yang menurut aturan sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hendaknya keterlibatan dan sokongan dana dari Provinsi juga diberikan untuk Kepulauan Meranti.

"Termasuk juga bantuan peralatan, baik dari Pusat dan Provinsi," kata Edy Afrizal.

Diakuinya, saat ini pihaknya sangat membutuhkan sokongan dana dari Provinsi dan Pusat serta peralatan yang memadai, karena untuk menanggulangi Karhutla di Kepulauan Meranti yang sebagian besar adalah lahan gambut bukan hal yang mudah, sementara peralatan yang dimiliki minim.

"Saat ini kita sangat membutuhkan peralatan pemadam kebakaran seperti mobil pemadam kapasitas besar, mesin-mesin pompa air serta selang yang cukup panjang agar mampu menjangkau sumber api yang jaraknya cukup jauh, dan lagi-lagi bantuan dana yang juga minim," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, usai mengikuti Rakornas itu mengungkapkan, akan membawa pesan pesan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dikoordinasikan dengan dinas terkait.

"Hasil rapat ini akan kita jadikan panduan dan pedoman bersama pihak dan dinas terkait di Kepulauan Meranti, dalam upaya mengatasi Karhutla yang mungkin saja terjadi di daerah kita, semoga dengan adanya ini kerja kita akan lebih terarah dan terkoordinasi," jelasnya.

Pada intinya, kata Wabup, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Forkopimda, TNI dan Polri akan berusaha keras mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seraya berharap di tahun 2018 ini Meranti bebas Karhutla dan bencana kabut asap.

"Kita akan berusaha menjaga daerah kita dari kebakaran hutan dan lahan. Semoga di tahun 2018 ini Meranti bebas karhutla atau setidaknya dapat ditekan dibandingkan tahun 2017 lalu, karena yang namanya bencana selain disebabkan faktor kelalaian manusia juga karena faktor alam," ujarnya.

Dalam Rakor itu juga, disampaikan keberhasilan Pemerintah dalam menekan angka Kebakaran Hutan dan Lahan, menurut data yang dirilis Kementerian terkait, pada tahun 2015 sampai tahun 2017, berdasarkan deteksi satelit NOAA 19 terjadi penurunan hotspot untuk seluruh Indonesia. Jika pada tahun 2015 terdapat 21.929 hotspot, tahun 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, dan tahun 2017 total hanya 2.567 hotspot terdeteksi.

Rencana Pemerintah Pusat di Tahun 2018 ini, akan menyusun sebuah grand design pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan menggunakan metode pendekatan Tapak dan non Tapak. Maksud pendekatan Tapak, pemerintah akan memastikan lahan gambut yang menjadi areal kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) seluas lebih kurang dua juta hektar tidak terbakar.

Sedangkan pendekatan non Tapak, pemerintah akan memastikan pemberian insentif ekonomi, penegakan hukum, serta penguatan masyarakat dalam early fire response dapat berjalan lebih efektif. (rls/san)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com