Kesulitan Urus Dokumen Kapal

Ramli Belum Dapat Melaut

Dibaca: 1593 kali  Rabu,10 Juli 2013 | 05:36:00 WIB

Ramli Belum Dapat Melaut
Ket Foto :

RANGSANG BARAT- Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Harapan Baru, Ramli belum dapat melaut mencari ikan. Pasalnya kelompok nelayan tradisionil di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat ini belum memiliki dokumen yang diperlukan.

Mulai dari SITI (surat izin tangkap ikan), dan SIUP yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

Kemudian surat atau dokumen kapal (semacam BPKB kalau pada kenderaan angkutan darat), yang diterbitkan oleh Syahbandar. Dimana dalam ketentuan dokumen kapal di atas 7 GT harus dikeluarkan oleh pihak Adpel.

"Inilah masalah yang menjadi kendala, kenapa kapal bantuan pemerintah untuk nelayan itu belum bisa dioperasikan. Sudah tujuh bulan kapal tidak dioperasikan. Kami beranggapan dengan pemberian kapal tersebut pada dasarnya kami sudah bisa melaut. Namun faktanya, kami harus dipaksa mengadakan sejumlah dana hingga puluhan juta untuk mendapatkan berbagai dokumen yang dibutuhkan itu," katanya.

Kalau memang dipaksa untuk mengurus surat-surat dokumen kapal itu, lanjutnya, lebih baiklah kapal itu ditarik kembali ke pusat. "Sebab jika kami punya dana yang cukup tentu kami tidak berharap uluran tangan pemeritah," ungkapnya.

Menurutnya ini aneh, pemberian kapal untuk nelayan tersebut, justru untuk mengurus dokumennya harus mengeluarkan dana puluhan juta lagi. "Kami bukan pengusaha, kami adalah nelayan miskin, ini pasti ada yang tidak beres," ungkap Ramli.

Menanggapi keluhan para nelayan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Radof, selaku Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya mengakui pihaknya cukup kesulitan mengurus dokumen kapal yang dibutuhkan oleh para nelayan tersebut.

Salah satunya kata Radof pihaknya belum mendapatkan gambaran pasti berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen kepemilikan kapal dimaksud, yang akan dikeluarkan oleh pihak Syahbandar.

"Sudah lama kami minta penjelasan terkait dana atau biaya untuk pengurusan dokumen kapal tersebut, namun hingga saat ini kami belum mendapat jawaban pasti," kata Radof.

Jika pihaknya bisa mendapat gambaran pasti terkait biaya penerbitan surat dimaksud lanjutnya lagi, pihaknya bisa saja mengusulkan pendanaan itu melalui APBD. Namun karena belum tahu nominal untuk biaya pengurusan surat dokumen kapal itu, sehingga keadaan masih tetap menggantung.

Dikatakan Radof lagi, mengenai surat SITI dan SIUP dari pusat nampaknya sudah turun. Hanya surat dokumen kapal yang dikeluarkan pihak Syahbandar yang masih belum bisa kita pastikan kapan keluarnya.(rep6)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com