Edited by Meranti Online Media
Hot News››

Wujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Efesien

Senin,05 Agustus 2013 | 11:48:00
Wujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Efesien
Ket Foto :

PENYELENGGARAAN pemerintahan daerah, dalam rangka desentralisasi kekuasaan dan otonomi, dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong proses demokratisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), Hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam mewujudkan good governance, yaitu menjadikan masyarakat sebagai salah satu aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendorong hubungan yang sinergis antara pemerintah (state), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) dan memberikan pelayanan prima.

Diharapkan dengan reformasi birokrasi, akan terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan. Dari birokrasi yang lamban, feodal dan korup menjadi birokrasi yang efektif, moderen dan mengedepankan pelayanan publik. Reformasi birokrasi diharapkan akan mengubah struktur, organisasi, manajemen, kebijakan, pola pikir dan budaya kerja SDM aparatur pemerintah. Kebijakan ini dianggap dapat menghemat anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendorong mekanisme kerja pemerintah yang lebih efesien dan efektif.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi memang merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Tentu ini membutuhkan waktu, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (sustainable). Reformasi birokrasi sebagai sebuah grand design menuju terwujudnya good governance juga harus dikawal pelaksanaannya di daerah. Sebab penilaian good governance atau bad governance dimulai dari kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, misalnya pelayanan publik.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, menginginkan dan meminta kepada seluruh Kepala Desa agar dapat lebih memiliki wawasan serta visi dan misi lebih tajam. Terutama dalam membangun daerah dan mengayomi masyarakat.


Bimtek Kepemimpinan Kepada Kades dan Lurah

Dalam mewujudkan misi pertama Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan pelatihan pelatihan Bimtek Kepemimpinan seluruh Camat, Kades dan Lurah Kepulauan Meranti, di aula IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

"Kami berharap kepada Kades dapat diberikan pembekalan. Sehingga nantinya dapat memiliki visi dan misi lebih tajam dalam membangun daerah dan mengayomi masyarakat di Desanya masing-masing," ungkap Irwan.

Menurut orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu bahwa saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi Kades untuk menjadi barisan terdepan dalam Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Mulai dari persoalan Kepemimpinan, pengelolaan keuangan dan lainnya.

"Kami meminta Kades untuk dapat memanfaatkan dan melaksanakan bimtek ini dengan baik. Sehingga nantinya dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam menjalankan Pemerintahan di Desa, mulai dari kepemimpinan, pengelolaan keuangan dan lainnya," ucap Bupati Kepulauan Meranti itu.


GOOD GOVERNANCE

Dewasa ini prinsip-prinsip good governance sudah menjadi semacam global ethic atau etika global yang dianut oleh semua pejabat pemerintah di semua negara di dunia, baik negara maju atau negara berkembang. Artinya ketika semua pejabat pemerintah menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabel, transparan, profesional, taat hukum dan lain sebagainya, maka mereka itu sudah menerapkan etika pemerintahan. Dan etika pemerintahan ini dapat sebagai fundamen bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga tak luput dari Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi mengutip sebuah ungkapan bahwa good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development. Good governance mungkin merupakan salah satu faktor terpenting dalam menghapus kemiskinan dan  memacu pembangunan. Dengan bahasa yang lebih lugas dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance akan mengurangi korupsi, memperkuat APBN dan pada gilirannya akan menghapus kemiskinan melalui pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik integritas, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dari semua pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

"Good governance hanya dapat dicapai kalau kita secara berkelanjutan melakukan reformasi birokrasi. Dan bahwa good governance akan mempengaruhi prinsip-prinsip hidup bernegara dan bermasyarakat dengan menghargai :

1.     Hak Azasi Manusia, perlindungan hak azasi manusia.

2.     Ekonomi pasar yang sehat yang dimulai dari pemanfaatan mekanisme pasar dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi.

3.     Demokrasi, kebijakan politik lebih ditentukan oleh rakyat melalui sistemperwakilan berdasar pemilu yang jujur dan adil.

4.     Penegakan hukum atas dasar keadilan hukum.

5.     Sadar lingkungan, kebijakan kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan.

6.     Good Governance merupakan  kepemerintahan berdasarkan sinergi dan koordinasi yang baik antara sektor publik, masyarakat dan swasta yang terakuntabilitas

7.     Dari uraian diatas tampak jelas bahwa good governance hanya dapat dicapai kalau kita secara berkelanjutan melakukan reformasi birokrasi. (adv/rep01)

Baca Berita Terkait
Selasa,19 Maret 2013 | 04:17:00 WIB

Bupati Minta Perusahaan Nakal Diblacklist

Bupati Minta Perusahaan Nakal Diblacklist SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi, memberi perhatian serius terhadap proyek pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau yang masih terbengkalai. Bupati menegaskan, proyek itu tetap dilanjutkan, dengan sudah dianggarkan pada APBD 2013 sebesar Rp2 miliar. “Saya minta Dinas Pekerjaan Umum memberikan sanksi atau blacklist terhadap rekanan yang tidak menye....
Selasa,19 Maret 2013 | 04:28:00 WIB

Pelabuhan Desa Banglas Tebing Tinggi Butuh Perbaikan

Pelabuhan Desa Banglas Tebing Tinggi Butuh Perbaikan SELATPANJANG – Kondisi pelabuhan rakyat di Desa Banglas sungguh sangat mengkhawatirkan. Pasalnya tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu Nibung tersebut sudah mulai miring akibat gerusan ombak hingga menyebabkan lantai pelabuhan ini hampir rubuh. Pelabuhan kayu sepanjang lebih kurang 100 meter ini dibangun tahun 2008 lalu, oleh program Pemerintah Provinsi Riau. Pelab....
Selasa,19 Maret 2013 | 05:43:00 WIB

DPRD Minta Tarif Roro Kampung Balak tidak Mahal

DPRD Minta Tarif Roro Kampung Balak tidak Mahal SELATPANJANG – Keberadaan roro di Kampung Balak yang menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Riau daratan sebenarnya dinilai bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, diharapkan pula tarif yang dikenakan bagi para penumpang jasa penyeberangan tersebut tidaklah terlalu mahal. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh SAg, menilai ....
Selasa,19 Maret 2013 | 05:48:00 WIB

DPKP Akan Tempatkan Staf Rayon di Setiap Pasar

DPKP Akan Tempatkan Staf Rayon di Setiap Pasar SELATPANJANG – Guna menjaga dan mengatur ketertiban di sejumlah pasar Kota Selatpanjang, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan (DPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti berencana menempatkan petugas rayon pasar yang ditempatkan di pos yang akan dibangun di setiap pasar. Hal ini diungkapkan Kadis Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Teddy Mar, saat m....
Selasa,19 Maret 2013 | 05:56:00 WIB

APBD Meranti 2013 Sudah Bisa Digunakan

APBD Meranti 2013 Sudah Bisa Digunakan SELATPANJANG - APBD Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013, sudah bisa dimanfaatkan, setelah melalui proses verifikasi ditingkat provinsi hingga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI. Namun realisasi program tergantung pengajuan berkas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA....
Selasa,19 Maret 2013 | 06:01:00 WIB

Pemkab Meranti Verifikasi Aset Menyeluruh

Pemkab Meranti Verifikasi Aset Menyeluruh SELATPANJANG - Pemkab Kepulauan Meranti masih terus melakukan verifikasi sebagai upaya untuk memperjelas status dan kondisi aset yang nanti akan dijadikan sebagai modal pembangunan daerah. Pasalnya, sekitar triliunan aset yang ada di Kepulauan Meranti belum diserah-terimakan oleh Pemkab Bengkalis. Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Drs H T Akhrial menyatakan Pemkab Bengkal....
Selasa,19 Maret 2013 | 06:03:00 WIB

9.658 Siswa Meranti Siap Ikuti Ujian Nasional

9.658 Siswa Meranti Siap Ikuti Ujian Nasional SELATPANJANG - Sebanyak 9.658 siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA se-Kepulauan Meranti, tahun ini akan mengikuti Ujian Nasional (UN). Rinciannya, SMA sederajat sebanyak 2.726 siswa, SMP/MTs 3.149 siswa, dan 3.783 siswa SD/MI. “Untuk mempersiapkan para siswa kita, sudah dilakukan 3 kali try out untuk seluruh siswa yang akan menjadi peserta UN, mulai dari SD hingga S....
Selasa,19 Maret 2013 | 06:09:00 WIB

Masyarakat Meranti Diminta Ikut Jaga Asset Daerah

Masyarakat Meranti Diminta Ikut Jaga Asset Daerah Selatpanjang-Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Masrul Kasmy, menghimbau setiap proyek pemerintah yang dilaksanakan di mana saja harus dijamin keamananya. Karena semua itu merupakan asset pemerintah dan untuk rakyat. Semua harus bertanggungjawab mulai dari tingkat RT. "Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah setempat. Mulai dari RT/RW bahkan kepala desa maupun Camat harus ....
Selasa,19 Maret 2013 | 07:14:00 WIB

Sekda Meranti Curhat ke Masyarakat

Sekda Meranti Curhat ke Masyarakat TEBINGTINGGI TIMUR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, H Zubiarsyah MS SH, menegaskan bahwa tidak benar kalau pemerintah daerah tidak merata dalam melakukan pembangunan. Pasalnya, banyak program yang tersangkut dan tidak disetujui saat pembahasan di DPRD, dan diharapkan masyarakat bisa memaklumi kondisi itu. “Sangat berlebihan jika kami dinilai tidak me....
Selasa,19 Maret 2013 | 03:37:00 WIB

Target PAD Meranti 2013 Meningkat

Target PAD Meranti 2013 Meningkat SELATPANJANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2013 ini ditargetkan meningkat dari angka Rp 22 Miliar pada tahun 2012 lalu. Pada Tahun ini target PAD mencapai angka Rp 30 Miliar, meningkat sekitar Rp 8 Miliar dari tahun sebelumnya. “Kita akan berupaya mendata seluruh potensi yang ada di daerah ini. Jika kita melihat dari ....
Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Rabu,17 September 2014 | 03:37:00 WIB

Semua Pekerja Harus Masuk Program BPJS

Semua Pekerja Harus Masuk Program BPJS SELATPANJANG - Keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenagakerja bertujuan untuk mengatur hubungan pekerja dengan pengusaha, termasuk menjamin hak-hak para pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.   Demikian....
Rabu,17 September 2014 | 03:33:00 WIB

19 Objek Jadi Penilaian Tim Piala Adipura

19 Objek Jadi Penilaian Tim Piala Adipura SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, terus melakukan pembenahan Kota Selatpanjang hingga mampu memperoleh Piala Adipura. Untuk itu, peran instansi terkait dan dukungan masyarakat luas sangat diharapkan, karena objek penilaian Tim Adipura merupakan fasilitas umum yang ada ditengah masyarakat.  ....
Selasa,16 September 2014 | 03:28:00 WIB

Fauzi Hasan Ketua Sementara DPRD Kepulauan Meranti

Fauzi Hasan Ketua Sementara DPRD Kepulauan Meranti SELATPANJANG - Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2014-2019 yang telah ditetapkan KPU terpilih pada Pileg 9 April lalu, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan itu, dimulai pukul 14.00 WIB, Senin (15/9/2014).....
Senin,15 September 2014 | 03:48:00 WIB

RAPP Langgar SK Menhut 180/2013

RAPP Langgar SK Menhut 180/2013 SELATPANJANG - PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) kembali menggasak hutan di wilayah Desa Bagan Melibur. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk tidak melakukan operasional di sekitar wilayah Desa itu selama masalah tapal batas konsesi belum ada titik temu.   Se....
Senin,15 September 2014 | 03:45:00 WIB

Warga 3T Nantikan Akses Jalan Lukun - Sei Tohor

Warga 3T Nantikan Akses Jalan Lukun - Sei Tohor SELATPANJANG - Tahun ini pengerjaan jalan lintas Lukun - Sungaitohor kembali dilanjutkan. Setidaknya pada tahun anggaran 2014 ini Pemkab Kepulauan Meranti kembali menggelontorkan dana sekitar Rp 13,5 Miliar lebih untuk membuka akses jalan tersebut.   Camat Tebingtinggi Timur....
Rabu,17 September 2014 - 03:37:00 WIB

Semua Pekerja Harus Masuk Program BPJS

Rabu,17 September 2014 - 03:33:00 WIB

19 Objek Jadi Penilaian Tim Piala Adipura

Rabu,17 September 2014 - 01:52:00 WIB

27 Perusahaan Kehutanan di Riau Rugikan Negara Rp 500 M

Rabu,17 September 2014 - 01:42:00 WIB

Mahasiswa Tolak Amplop Pemberian Gubernur Riau

Rabu,17 September 2014 - 01:40:00 WIB

PMI Riau Bagikan Ribuan Masker

Rabu,17 September 2014 - 01:37:00 WIB

BNPB: Udara di 7 Wilayah Riau Tidak Sehat

Rabu,17 September 2014 - 01:36:00 WIB

Masyarakat Riau Khawatir Akan Kemunculan Kabut Asap

Rabu,17 September 2014 - 11:32:00 WIB

Ingat, Wanita Butuh Minum Banyak Air

Rabu,17 September 2014 - 11:28:00 WIB

Arsenal Tak Berdaya di Kandang Dortmund

Rabu,17 September 2014 - 10:27:00 WIB

Wah, Bersepeda ke Kantor Lebih Bikin Terasa Bahagia