Edited by Meranti Online Media
Hot News››

Wujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Efesien

Senin,05 Agustus 2013 | 11:48:00
Wujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Efesien
Ket Foto :

PENYELENGGARAAN pemerintahan daerah, dalam rangka desentralisasi kekuasaan dan otonomi, dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong proses demokratisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), Hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam mewujudkan good governance, yaitu menjadikan masyarakat sebagai salah satu aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendorong hubungan yang sinergis antara pemerintah (state), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) dan memberikan pelayanan prima.

Diharapkan dengan reformasi birokrasi, akan terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan. Dari birokrasi yang lamban, feodal dan korup menjadi birokrasi yang efektif, moderen dan mengedepankan pelayanan publik. Reformasi birokrasi diharapkan akan mengubah struktur, organisasi, manajemen, kebijakan, pola pikir dan budaya kerja SDM aparatur pemerintah. Kebijakan ini dianggap dapat menghemat anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendorong mekanisme kerja pemerintah yang lebih efesien dan efektif.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi memang merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Tentu ini membutuhkan waktu, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (sustainable). Reformasi birokrasi sebagai sebuah grand design menuju terwujudnya good governance juga harus dikawal pelaksanaannya di daerah. Sebab penilaian good governance atau bad governance dimulai dari kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, misalnya pelayanan publik.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, menginginkan dan meminta kepada seluruh Kepala Desa agar dapat lebih memiliki wawasan serta visi dan misi lebih tajam. Terutama dalam membangun daerah dan mengayomi masyarakat.


Bimtek Kepemimpinan Kepada Kades dan Lurah

Dalam mewujudkan misi pertama Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan pelatihan pelatihan Bimtek Kepemimpinan seluruh Camat, Kades dan Lurah Kepulauan Meranti, di aula IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

"Kami berharap kepada Kades dapat diberikan pembekalan. Sehingga nantinya dapat memiliki visi dan misi lebih tajam dalam membangun daerah dan mengayomi masyarakat di Desanya masing-masing," ungkap Irwan.

Menurut orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu bahwa saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi Kades untuk menjadi barisan terdepan dalam Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Mulai dari persoalan Kepemimpinan, pengelolaan keuangan dan lainnya.

"Kami meminta Kades untuk dapat memanfaatkan dan melaksanakan bimtek ini dengan baik. Sehingga nantinya dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam menjalankan Pemerintahan di Desa, mulai dari kepemimpinan, pengelolaan keuangan dan lainnya," ucap Bupati Kepulauan Meranti itu.


GOOD GOVERNANCE

Dewasa ini prinsip-prinsip good governance sudah menjadi semacam global ethic atau etika global yang dianut oleh semua pejabat pemerintah di semua negara di dunia, baik negara maju atau negara berkembang. Artinya ketika semua pejabat pemerintah menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabel, transparan, profesional, taat hukum dan lain sebagainya, maka mereka itu sudah menerapkan etika pemerintahan. Dan etika pemerintahan ini dapat sebagai fundamen bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga tak luput dari Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi mengutip sebuah ungkapan bahwa good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development. Good governance mungkin merupakan salah satu faktor terpenting dalam menghapus kemiskinan dan  memacu pembangunan. Dengan bahasa yang lebih lugas dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance akan mengurangi korupsi, memperkuat APBN dan pada gilirannya akan menghapus kemiskinan melalui pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik integritas, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dari semua pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

"Good governance hanya dapat dicapai kalau kita secara berkelanjutan melakukan reformasi birokrasi. Dan bahwa good governance akan mempengaruhi prinsip-prinsip hidup bernegara dan bermasyarakat dengan menghargai :

1.     Hak Azasi Manusia, perlindungan hak azasi manusia.

2.     Ekonomi pasar yang sehat yang dimulai dari pemanfaatan mekanisme pasar dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi.

3.     Demokrasi, kebijakan politik lebih ditentukan oleh rakyat melalui sistemperwakilan berdasar pemilu yang jujur dan adil.

4.     Penegakan hukum atas dasar keadilan hukum.

5.     Sadar lingkungan, kebijakan kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan.

6.     Good Governance merupakan  kepemerintahan berdasarkan sinergi dan koordinasi yang baik antara sektor publik, masyarakat dan swasta yang terakuntabilitas

7.     Dari uraian diatas tampak jelas bahwa good governance hanya dapat dicapai kalau kita secara berkelanjutan melakukan reformasi birokrasi. (adv/rep01)

Baca Berita Terkait
Selasa,19 Maret 2013 | 04:17:00 WIB

Bupati Minta Perusahaan Nakal Diblacklist

Bupati Minta Perusahaan Nakal Diblacklist SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi, memberi perhatian serius terhadap proyek pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau yang masih terbengkalai. Bupati menegaskan, proyek itu tetap dilanjutkan, dengan sudah dianggarkan pada APBD 2013 sebesar Rp2 miliar. “Saya minta Dinas Pekerjaan Umum memberikan sanksi atau blacklist terhadap rekanan yang tidak menye....
Selasa,19 Maret 2013 | 04:28:00 WIB

Pelabuhan Desa Banglas Tebing Tinggi Butuh Perbaikan

Pelabuhan Desa Banglas Tebing Tinggi Butuh Perbaikan SELATPANJANG – Kondisi pelabuhan rakyat di Desa Banglas sungguh sangat mengkhawatirkan. Pasalnya tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu Nibung tersebut sudah mulai miring akibat gerusan ombak hingga menyebabkan lantai pelabuhan ini hampir rubuh. Pelabuhan kayu sepanjang lebih kurang 100 meter ini dibangun tahun 2008 lalu, oleh program Pemerintah Provinsi Riau. Pelab....
Selasa,19 Maret 2013 | 05:43:00 WIB

DPRD Minta Tarif Roro Kampung Balak tidak Mahal

DPRD Minta Tarif Roro Kampung Balak tidak Mahal SELATPANJANG – Keberadaan roro di Kampung Balak yang menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Riau daratan sebenarnya dinilai bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, diharapkan pula tarif yang dikenakan bagi para penumpang jasa penyeberangan tersebut tidaklah terlalu mahal. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh SAg, menilai ....
Selasa,19 Maret 2013 | 05:48:00 WIB

DPKP Akan Tempatkan Staf Rayon di Setiap Pasar

DPKP Akan Tempatkan Staf Rayon di Setiap Pasar SELATPANJANG – Guna menjaga dan mengatur ketertiban di sejumlah pasar Kota Selatpanjang, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan (DPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti berencana menempatkan petugas rayon pasar yang ditempatkan di pos yang akan dibangun di setiap pasar. Hal ini diungkapkan Kadis Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Teddy Mar, saat m....
Selasa,19 Maret 2013 | 05:56:00 WIB

APBD Meranti 2013 Sudah Bisa Digunakan

APBD Meranti 2013 Sudah Bisa Digunakan SELATPANJANG - APBD Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013, sudah bisa dimanfaatkan, setelah melalui proses verifikasi ditingkat provinsi hingga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI. Namun realisasi program tergantung pengajuan berkas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA....
Selasa,19 Maret 2013 | 06:01:00 WIB

Pemkab Meranti Verifikasi Aset Menyeluruh

Pemkab Meranti Verifikasi Aset Menyeluruh SELATPANJANG - Pemkab Kepulauan Meranti masih terus melakukan verifikasi sebagai upaya untuk memperjelas status dan kondisi aset yang nanti akan dijadikan sebagai modal pembangunan daerah. Pasalnya, sekitar triliunan aset yang ada di Kepulauan Meranti belum diserah-terimakan oleh Pemkab Bengkalis. Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Drs H T Akhrial menyatakan Pemkab Bengkal....
Selasa,19 Maret 2013 | 06:03:00 WIB

9.658 Siswa Meranti Siap Ikuti Ujian Nasional

9.658 Siswa Meranti Siap Ikuti Ujian Nasional SELATPANJANG - Sebanyak 9.658 siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA se-Kepulauan Meranti, tahun ini akan mengikuti Ujian Nasional (UN). Rinciannya, SMA sederajat sebanyak 2.726 siswa, SMP/MTs 3.149 siswa, dan 3.783 siswa SD/MI. “Untuk mempersiapkan para siswa kita, sudah dilakukan 3 kali try out untuk seluruh siswa yang akan menjadi peserta UN, mulai dari SD hingga S....
Selasa,19 Maret 2013 | 06:09:00 WIB

Masyarakat Meranti Diminta Ikut Jaga Asset Daerah

Masyarakat Meranti Diminta Ikut Jaga Asset Daerah Selatpanjang-Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Masrul Kasmy, menghimbau setiap proyek pemerintah yang dilaksanakan di mana saja harus dijamin keamananya. Karena semua itu merupakan asset pemerintah dan untuk rakyat. Semua harus bertanggungjawab mulai dari tingkat RT. "Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah setempat. Mulai dari RT/RW bahkan kepala desa maupun Camat harus ....
Selasa,19 Maret 2013 | 07:14:00 WIB

Sekda Meranti Curhat ke Masyarakat

Sekda Meranti Curhat ke Masyarakat TEBINGTINGGI TIMUR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, H Zubiarsyah MS SH, menegaskan bahwa tidak benar kalau pemerintah daerah tidak merata dalam melakukan pembangunan. Pasalnya, banyak program yang tersangkut dan tidak disetujui saat pembahasan di DPRD, dan diharapkan masyarakat bisa memaklumi kondisi itu. “Sangat berlebihan jika kami dinilai tidak me....
Selasa,19 Maret 2013 | 03:37:00 WIB

Target PAD Meranti 2013 Meningkat

Target PAD Meranti 2013 Meningkat SELATPANJANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2013 ini ditargetkan meningkat dari angka Rp 22 Miliar pada tahun 2012 lalu. Pada Tahun ini target PAD mencapai angka Rp 30 Miliar, meningkat sekitar Rp 8 Miliar dari tahun sebelumnya. “Kita akan berupaya mendata seluruh potensi yang ada di daerah ini. Jika kita melihat dari ....
Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Jumat,29 Agustus 2014 | 04:02:00 WIB

Basiran : Program Ekonomi Kerakyatan Meranti Belum Maksimal

Basiran : Program Ekonomi Kerakyatan Meranti Belum Maksimal SELATPANJANG - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Basiran, menilai program pembinaan ekonomi kerakyatan belum berjalan maksimal di daerah ini. Pasalnya, hingga kini para pelaku usaha kecil dan menengah masih kesulitan mengembangkan pasar produknya.   "Seperti industri rumahan (home industry) yang menjadi kantong ekonomi kreatif masyarakat d....
Jumat,29 Agustus 2014 | 03:59:00 WIB

Mantap, Jenis Perizinan Jasa Usaha Meningkat Signifikan

Mantap, Jenis Perizinan Jasa Usaha Meningkat Signifikan SELATPANJANG - Dari 40 jenis perizinan yang diberikan kewenangan oleh Bupati kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kepulauan Meranti, jenis perizinan jasa usaha tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.   Demikian diungkapkan Kepala BPMPPT Kabupaten Kepulauan Meranti, Hendra Putra, saat dikonfirmasi wartawan, di Sela....
Jumat,29 Agustus 2014 | 03:59:00 WIB

JPM Berdiri Di Kabupaten Kepulauan Meranti

 JPM Berdiri Di Kabupaten Kepulauan Meranti SELATPANJANG - Setelah melalui beberapa kali rapat, akhirnya, Kamis (28/8/2014) siang, sejumlah wartawan dari berbagai media massa yang melakukan tugas Jurnalistik di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sepakat membentuk sebuah organisasi bernama Jurnalis Peduli Meranti (JPM).   Rapat pleno yang dipimpin Susanto Sudarmo (wartawan Harian Metro Riau), Defrianto (....
Jumat,29 Agustus 2014 | 03:58:00 WIB

Proses NIP CPNS Meranti Masih di BKN

 Proses NIP CPNS Meranti Masih di BKN SELATPANJANG - Hingga kini 348 Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang lulus seleksi Tahun 2013 lalu belum mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP). Proses penerbitan NIP itu masih ditangan BKN Pusat.   Demikian diungkapkan Asisten III Setda Kepulauan Meranti, Tengku Akhrial, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/8/2014). Dikatak....
Kamis,28 Agustus 2014 | 01:39:00 WIB

Mestinya Kuota BBM Meranti Tidak Dikurangi

 Mestinya Kuota BBM Meranti Tidak Dikurangi SELATPANJANG - Pemkab Kepulauan Meranti menyesalkan kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terhadap pengurangan kuota BBM tertentu jenis minyak solar di daerah ini. Padahal kuota lama tidak mencukupi kebutuhan dan jumlahnya terkecil dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau.   “Sebelum dipotong saja kita sudah kewalahan, a....
Jumat,29 Agustus 2014 - 03:59:00 WIB

Mantap, Jenis Perizinan Jasa Usaha Meningkat Signifikan

Jumat,29 Agustus 2014 - 03:59:00 WIB

JPM Berdiri Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Jumat,29 Agustus 2014 - 03:58:00 WIB

Proses NIP CPNS Meranti Masih di BKN

Jumat,29 Agustus 2014 - 04:20:00 WIB

Dortmund: Arsenal Terbaik di Grup D Liga Champions

Jumat,29 Agustus 2014 - 04:19:00 WIB

Kata Analisa Psikolog: Jokowi Kok Cengeng

Jumat,29 Agustus 2014 - 04:19:00 WIB

Nikmatnya Ikan Bakar Berbumbu Sejarah

Jumat,29 Agustus 2014 - 04:19:00 WIB

Harga Emas Global dan Domestik Naik

Jumat,29 Agustus 2014 - 04:19:00 WIB

Mitsubishi Hadirkan Lawan Tangguh Toyota Nav1

Jumat,29 Agustus 2014 - 04:19:00 WIB

Setelah 9 Tahun, Brad Pitt - Angelina Diam-diam Menikah