Rapat Rutin Kepala Desa Bahas Tunggakan Raskin

Dibaca: 1090 kali  Jumat,30 Agustus 2013 | 10:48:00 WIB

Rapat Rutin Kepala Desa Bahas Tunggakan Raskin
Ket Foto :

SUNGAITOHOR - Pemerintah Kecamatan Tebingtinggi Timur (3T) Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menggelar rapat rutin bersama para Kepala Desa dan perangkatnya. Sejumlah isu aktual seperti persiapan Pemilihan Gubernur Riau menjadi pembahasan, termasuk soal tunggakan pembayaran Beras Miskin (Raskin).

“Rapat rutin ini minimal 3 bulan sekali, membahas beberapa agenda seperti persiapan pelaksanaan Pilgubri di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur. Masalah tunggakan Raskin. Penyelenggaraan ADD Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun Anggaran 2013, Realisasi kegiatan proyek dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, PNPM-MPD dan lainnya,” ungkap Camat Tebingtinggi Timur, Helfandi SE MSi, usai rapat kemarin.

Tujuan digelarnya rapat rutin itu, jelasnya, untuk mengkoordinasikan tugas Pemerintah Kecamatan sesuai aturan pada PP Nomor 19 Tahun 2008. “Ini sudah kita lakukan sejak Kecamatan ini berdiri, biasanya dua bulan sekali atau paling lambat 3  bulan,” ucapnya.

Dalam rapat itu, kata Camat, dirinya sudah menginstruksikan para Kades untuk mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 5 September 2013 tetap berada di desa masing-masing, kecuali jika ada urusan penting ke Kabupaten dan ke Kecamatan, baik itu melalui lisan dan tulisan dan seizin Camat.

“Tujuan kita adalah dalam rangka persiapan Pemilukada Gubri/Wagubri nanti. Para Kades diharapkan untuk dapat memfasilitasi tugas PPK, PPS dan Linmas dalam hal pendistribusian surat suara, serta pengamanannya, dan mulai tanggal tersebut setiap desa melaksanakan ronda malam oleh Linmasnya,” ujar Camat.

Selain hal itu, pada rapat tersebut juga dibahas tentang penyelenggaraan Pemdes, persoalan kebakaran hutan, serta tunggakan raskin agar segera diselesaikan oleh masing-masing Pemerintah Desa.

“Kemudian penggunaan dana ADD tahap1 dan tahap 2 untuk pekerjaan infrastruktur desa dan belanja modal segera diselesaikan paling lambat akhir september 2013 ini, karena pada awal oktober nanti kami akan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan dengan mengunjungi setiap desa. Jika sampai batas waktu itu tidak diselesaikan oleh Pemerintah Desa, maka tim verifikasi pendamping ADD tingkat kecamatan tidak akan memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap tiga,” tegasnya.

Hal lain yang juga dibahas adalah masalah bahaya narkoba bagi masyarakat, anak sekolah, termasuk para pendidik. “Juga kita bahas masalah penyaluran BLSM tahap 2, serta Rencana Sosialisasi Filariasis TA 2013 (Penyakit Kaki Gajah) pada tanggal 11 September 2013 di Kecamatan Tebingtinggi Timur,” ujarnya.(rep6)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com