Pengelola UED-SP Tidak Hiraukan Saran Kades

Dibaca: 2115 kali  Sabtu,31 Agustus 2013 | 10:50:00 WIB

Pengelola UED-SP Tidak Hiraukan Saran Kades
Ket Foto :

SELATPANJANG - Kepala Desa Sialangpasung Kecamatan Rangsang Barat, Abdul Manaf Yunus, mengatakan dirinya sudah sering mengingatkan para pengelola UED-SP di Desa itu untuk melaksanakan mekanisme pengelolaan keuangan yang benar. Namun karena saran itu tidak diindahkan, maka berujung pada proses hukum.

“Saran dan nasehat bahkan penjelasan sebab akibat dari perbuatan mereka, jauh hari sebelum masalah itu ditangai pihak kepolisian, sudah kita warning atau kita beri peringatan. Namun, dalam perjalanannya, nasehat atau saran bahkan nada peringatan itu tidak pernah diindahkan, justru sebaliknya dianggap angin lalu saja,” kata Kades Manaf di Selatpanjang.

Selama ini, kata Kades, para pengelola UED-SP itu terkesan tidak berdosa sama sekali, mereka yakin bahwa modus yang mereka lakukan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Padahal kala itu tim pemerintah desa sudah menemukan angka kejahatan yang mereka lakukan secara kolektif.

“Namun mereka tetap enjoi dan sedikitpun tidak memperdulikan. Akhirnya kita ambil keputusan untuk melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian,” sebut Kades, mengingat upaya yang sudah dilakukan pemerintah desa mengantisipasi agar pengelola UED-SP tidak tersangkut masalah hukum.

Dalam prakteknya, kata Manaf, ternyata sehari-hari mereka melakoni permainan yang sangat mudah untuk ditelusuri. Mereka menerbitkan nama fiktif seolah-olah telah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Namun kenyataan nama yang dibuat sebagai peminjam itu tidak ada sama sekali alias fiktif. “Tindakan mereka berempat itu harus ditebus melalui proses hukum,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh dari Polres Bengkalis, keempat pengelola UED-SP di Desa Sialangpasung itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 357 Juta lebih, selama kurun waktu anggaran APBD Kabupaten Bengkalis 2007 hingga 2010 silam. Empat pengelola dana tersebut resmi ditahan Polres Bengkalis sejak Selasa (27/8/13) lalu.

Adapun keempat tersangka yang merupakan warga desa setempat masing-masing, IR (42) Pendamping Desa, Pengelola NR (36), Kasir atau Bendahara PM (31) dan Penata Usaha SR (30) yang menjabat waktu itu.

“Alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap kasus ini dan siapa yang paling bertanggungjawab sudah kita nilai cukup. Nilai kerugian ratusan juta lebih itu juga berdasarkan audit BPK perwakilan Provinsi Riau. Sehingga proses penetapan tersangka dapat kita lakukan,” ungkap Kapolres Bengkalis, AKBP Ulung Sampurna Jaya melalui Kasat Reskrim, AKP Dody Harza Kusumah didampingi Kanit Tipikor IPTU Nofi Posu di Mapolres Bengkalis, Selasa (27/8/13) lalu.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3, 8 jo 9 UU RI Nomor 31/99 jo UU RI Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 Miliar.(rep2)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com