Dinilai Lemah

Komisi II Minta Disperindagkop UKM Lakukan Pembenahan

Dibaca: 1067 kali  Rabu,04 September 2013 | 10:27:00 WIB

Komisi II Minta Disperindagkop UKM Lakukan Pembenahan
Ket Foto :

SELATPANJANG - Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menilai fungsi kontrol atau pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah (Disperindagkop UKM) terhadap sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat lemah. Dewan mendeadline Dinas ini hingga sebulan untuk melakukan pembenahan.

“Kita beri waktu sebulan. Kalau Disperindagkop UKM masih tidak mampu membenahi sistem distribusi BBM di daerah ini, maka kami akan memanggilnya lagi dan mengambil sikap yang lebih konkrit dalam menyikapi masalah ini,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Basiran SE MM usai menggelar hearing masalah BBM di Gedung Dewan, Selasa (3/9).

Menurutnya, untuk membenahi masalah distribusi dan tingginya harga BBM di daerah ini, Pemerintah Daerah perlu membuat aturan yang tegas dan jelas, serta perlu dibentuk Tim Pengawasan terpadu yang memiliki kapasitas fungsi tugas dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah tersebut.

“Perlu ada sebentuk Peraturan Bupati atau sejenis peraturan lainnya yang disepakati bersama oleh instansi terkait. Kemudian jangan sampai Tim Pengawasan terpadu yang dibentuk atau kelompok yang tidak bertanggungjawab malah terlibat dalam pendistribusian BBM itu, karena aturan dan mekanisme distribusi BBM sudah jelas diatur oleh Pertamina dan undang-undang Migas,” ingatnya.

Basiran mengatakan, selama ini fungsi kontrol dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab tugas Disperindagkop UKM masih sangat lemah. Karena dari keterangan yang diperoleh dalam hearing, masih banyak APMS yang tidak melaporkan kegiatan distribusi kuota BBM yang mereka miliki secara berkala.

“Pemda harus menginstruksikan secara riil kepada APMS untuk langsung mengecer BBM dengan harga standar Pertamina, sehingga masyarakat mendapatkan pilihan dimana bisa membeli BBM dengan harga sebenarnya, juga merasakan adanya subsidi harga dari pemerintah,” ujarnya.

Ia mengingatkan, dalam aturan distribusi BBM yang nantinya dibuat oleh Pemerintah Daerah, perlu dipertegas adanya sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. “Disperindag juga jangan hanya turun asal-asalan, tapi betul-betul menertibkan penyimpangan yang terjadi,” tegasnya.

Basiran juga menambahkan, dalam membantu mengatasi masalah ini, kalangan media massa hendaknya sadar dalam memposisikan diri membantu kepentingan masyarakat. Ia mengaku sangat menyesali adanya keterlibatan beberapa oknum wartawan dan LSM yang mengakibatkan bertambah semrautnya sistem distribusi BBM di daerah ini.

Hadir dalam hearing atau rapat dengar pendapat itu, antara lain Ketua Komisi II DPRD, Basiran SE MM, sejumlah anggota Komisi II, Edy Masyhudi SPdi, Ruby Handoko, Suci Winarsih, Kepala Disperindagkop UKM, Syamsuar Ramli SE, perwakilan APMS, serta sejumlah wartawan dan LSM untuk dimintai tanggapannya.(rep2)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com