Harga BBM Mahal Picu Inflasi Daerah

Dibaca: 999 kali  Rabu,04 September 2013 | 10:26:00 WIB

Harga BBM Mahal Picu Inflasi Daerah
Ket Foto :


SELATPANJANG - Mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan Meranti memicu terjadinya inflasi di daerah ini. Sehingga keberhasilan Pemkab Kepulauan Meranti dalam meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak dirasakan bagi peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Jelas, mahalnya harga BBM terutama premium, turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka inflasi di Kepulauan Meranti. Harga eceran BBM premium di Meranti jauh dari HET, bahkan sampai Rp20.000 perbotol 1,5 liter. Meskipun dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan investasi terus meningkat di berbagai sektor,  Namun karena tidak terkontrolnya harga BBM premium bersubsidi, menyebabkan angka inflasi di Meranti tetap tinggi,” ujar Bupati Irwan, baru-baru ini kepada wartawan.

Bupati mensinyalir indikasi peredaran BBM premium di Kepulauan Meranti telah terjadi praktek kartel. Dalam satu bulan, miliaran rupiah dana subsidi BBM yang dititipkan Pemerintah melaui APMS raib dikorupsi oleh oknum-oknum yang terlibat dalam permainan distribusi BBM bersubisdi itu.

“Untuk itu, kita minta agar pihak penegak hukum menyikapi persoalan ini secara tegas sesuai dengan aturan undang-undang,” harap Bupati Irwan.

Menurutnya, dengan mahalnya harga BBM premium yang diecerkan jelas akan berdampak luas pada semua lini aktifitas ekonomi masyarakat. Dengan mahalnya harga BBM premium, akan turut mendongkrak harga berbagai barang kebutuhan pokok. Apalagi dengan peta geografis Kepulauan Meranti yang merupakan wilayah kepulauan. Situasi ini tentunya akan menuntut tambahan pembiayaan yang harus dibayarkan masyarakat sebagai konsumen.

Akibatnya, jelas masyarakat yang akan semakin sulit. Disisi lainnya kata dia, harga komoditas produksi perkebunan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat anjlok. Dengan demikian, ada ketimpangan yang sangat lebar antara kemampuan masyarakat dengan harga barang. Buntutnya, kemampuan daya beli masyarakat akan kebutuhan hidup dan barang-barang konsumtif akan turut menurun.

"Suka-tidak suka, Pemkab Kepulauan Meranti segera mengambil sikap tegas dalam menyikapi persoalan ini. Kita akan perintahkan Disperindagkop UKM untuk memperketat pengawasan dan pengaturan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, terutama jenis premium. Tidak ada alasan untuk menolak, ini sudah sangat mendesak dan kronis. Praktek pendistribusian BBM bersubsidi sudah seperti kanker, yang harus diangkat keluar dan dipotong. Kalau tidak, ini akan menjalar dan menyebabkan kondisi ekonomi Meranti terjun bebas. Kita tidak mau hal ini terjadi, konsekuensinya siapapun yang terlibat dalam permainan dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak sehat, harus siap dan berani bertangungjawab secara hukum. Tidak ada toleransi bagi siapapun oknum yang bermain di ranah ini,” tegas Irwan dengan nada kesal.

Cabut Izin APMS

Menyinggung langkah tegas yang akan diambil Pemkab Kepulauan Merant dalam menyikapi mahalnya harga eceran BBM premium, Irwan menegaskan pihaknya tidak segan-segan untuk mencabut izin operasional APMS nakal yang terbukti terlibat dalam permainan kartelisasi pendistribusian BBM premium bersubsidi. Sebelumnya APMS Swarjan sudah dicabut izin operasionalnya, tidak terutup kemungkinan akan menyusul APMS yang lainnya.(rep6)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com