Camat Salahkan Data yang Tidak Valid

Dibaca: 1397 kali  Rabu,11 September 2013 | 12:40:00 WIB

Camat Salahkan Data yang Tidak Valid
Ket Foto :

SUNGAITOHOR - Camat Tebingtinggi Timur, Helfandi SE MSi mengatakan realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa-desa dalam Kecamatan Tebingtinggi Timur masih sangat rendah dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pendataan yang dilakukan sebelumnya di lapangan.

“Kita akui bahwa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur realisasi penyetoran PBB Pedesaan masih rendah dari total yang ditargetkan sekitar 140 Juta. Saat ini baru terealisasi sekitar jutaan rupiah saja, atau baru 4 sampai 5 persen saja dari target yang ditetapkan,” ungkapnya, Selasa (10/9).

Langkah yang dilakukan sebelum tanggal penyetoran akhir pada 30 September 2013 nanti, ujarnya, Pemerintah Kecamatan telah meminta secara lisan dan telah menyurati Kepala Desa dan kolektor PBB ditingkat desa untuk segera menginformasikan kepada masyarakat guna melakukan penagihan.

“Kita punya tanggungjawab bersama terhadap PBB ini, baik masyarakat termasuk Pemerintah, apalagi tahun 2014 PBB itu langsung dikelola oleh Pemda,” ujarnya.

Diungkapkannya, masih banyak kendala untuk melakukan pungutan PBB ini, seperti di Kecamatan Tebingtinggi Timur, banyak warga wajib PBB yang belum terdata. Hampir 60 persen warga di Desa-desa dalam Kecamatan Tebingtinggi Timur belum didata untuk pembayaran PBB pedesaan ini.

“Kendala lain kalaupun sudah didata, data PBB tersebut tidak Valid. Ada yang namanya tidak sesuai dan ukuran tanah dan bangunan yang tidak sesuai sehingga masyarakat tidak mau membayar PBB, termasuk nama-nama wajib pajak itu juga ada yang bukan dari desa-desa dalam wilayah Kecamatan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, supaya kedepan bisa maksimal mendapatkan setoran PBB Pedesaan ini, pihak dinas teknis kabupaten hendaknya bersama Pemerintah Desa dan Kecamatan betul-betul turun langsung ke lapangan melakukan pendataan, serta mengukur objek pajak.

“Pekerjaan ini tentunya tidak bisa selesai dalam waktu 1 sampai 2 hari saja, paling tidak butuh waktu 3 minggu bahkan sebulan. Masukkan kegiatan ini dalam tahun anggaran 2014 pada dinas teknis. Berikan pelatihan dan langsung pendataan PBB disetiap Desa,” sarannya.

Ia juga berharap mulai tahun 2014 sektor PBB ini bisa diandalkan sebagai pemasukan anggaran Pemda, asalkan di setiap desa dilakukan pendataan ulang, baik desa yang sudah didata maupun desa-desa yang belum didata sama sekali. “Kita akui tahun 2013 ini setiap kolektor tingkat desa diberi pelatihan dan praktek lapangan, namun validitas data pada setiap desa belum dilakukan,” ucapnya.(rep6)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com