Bahas Pembangunan, Pemerintah Kecamatan Minta Dilibatkan

Dibaca: 1353 kali  Rabu,25 September 2013 | 11:17:00 WIB

Bahas Pembangunan, Pemerintah Kecamatan Minta Dilibatkan
Ket Foto : Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan, M.Si memukul Gong bertanda dibukanya secara resmi Bimbingan Teknis Perencanaan pembangunan yang di gelar BAPPEDA


SELATPANJANG - Camat Tebingtinggi Timur, Helfandi SE MSi, berharap dapat dilibatkan dalam agenda pembahasan rencana program pembangunan fisik antara Dinas Pemkab bersama Dewan. Ia mengaku sangat menyayangkan bila usulan program prioritas dari masyarakat desa menjadi hilang saat agenda pembahasan itu.

“Pembangunan infrastruktur jalan desa seperti semenisasi, jika digabungkan dari 10 Desa di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur yang ada saat ini, tidak sampai sepanjang 1000 meter saja yang dianggarkan melalui APBD Kepulauan Meranti TA  2013. Sebagai Camat kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hal tersebut hilang pada saat pembahasan antara dinas dan dewan,” ungkap Camat Helfandi, usai mengikuti Pembukaan Bimtek Perencanaan Pembangunan, Selasa (24/9) pagi di Selatpanjang.

Menurutnya, mekarnya suatu daerah kecamatan bahkan desa, tentunya disertai dengan pesatnya pembangunan fisik atau infrastruktur. Apa artinya dimekarkan apabila pembangunan yang dianggarkan setiap tahun masih sama dengan saat sebelum wilayah itu dimekarkan.

“Kecamatan Tebingtinggi Timur yang dimekarkan pada tahun 2011 lalu, berdasarkan Perda nomor 08 tahun 2011, hingga kini pada tahun anggaran 2013 masih minim alokasi program pembangunan. Kami sebagai Pemerintah Kecamatan dan Desa tidak dapat berbicara banyak, jika ada masyarakat mempertanyakan hal itu. Bahkan ada yang mengatakan percuma saja jadi kecamatan, kalau setiap tahun Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, namun usulan tidak banyak yang terealisasi pada APBD," ujar Helfandi.

Seharusnya, kata mantan Kasubbag Protokol Setdakab ini, paling tidak jika ada pembahasan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan penghubung antar desa, infrastruktur gedung kesehatan, pendidikan, dan listrik pelabuhan desa, dinas terkait melibatkan pihak kecamatan saat ada pembahasan RAPBD dengan pihak DPRD.

“Sehingga jika usulan itu terjadi rasionalisasi dan pengurangan atau belum dianggap prioritas, biarlah kami yang menentukan prioritasnya, karena kami yang tahu hal tersebut, dan kami langsung ke lapangan dan menghadap masyarakat. Karena kami juga tidak ingin terkesan sebagai camat dan kades dianggap tidur oleh masyarakat, padahal kita sudah menyampaikan hal tersebut,” katanya.

Jika merujuk pada mekanisme dan aturan yang ada, lanjut Helfandi, tentunya pembangunan yang dianggarkan pada setiap tahun itu harusnya berdasarkan hasil Musrenbang,

“Jika tidak berdasarkan Musrenbang, hal itu bisa dikatakan tidak jelas alias bisa jadi harimau jadian. Untuk itu, tentunya pada tahun 2014 kedepan ini kita stakeholders yang ada, jajaran Pemda dan DPRD berkomitmen bersama untuk dapat memperhatikan aspirasi kami yang dari akar rumput bawah ini. Supaya kita tidak saling menyalahkan,” tutup Helfandi. (rep6)
 

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com