Pemkab Meranti Stop Aktivitas PT NSP

Dibaca: 1959 kali  Jumat,11 Oktober 2013 | 12:43:00 WIB

Pemkab Meranti Stop Aktivitas PT NSP
Ket Foto :

SELATPANJANG  – Pemkab Kepulauan Meranti akan menyetop seluruh aktivitas dilakukan PT Nasional Sagu  Prima (NSP) bila mana persoalan komplik lahan tapal batas  dengan kebun  masyarakat belum juga dituntaskan.  Pemkab Meranti melihat belum ada  itekad baik PT NSP untuk menganti rugi lahan masyarakat, malah membuat ulah dengan menumbangkan puluhan batang sagu dikebun-kebun milik masyarakat dan membangun kanal diareal Tanjung Bandul Desa Kepau Baru kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Bupati  Kepulauan Meranti, Irwan Nasir  melaui Sekdakab Kepulauan Meranti Drs Iqaruddin,  mengatakan  pada dasarnya  masyarakat dan Pemkab  Meranti menghormati keberadaan PT NSP di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Kehadiran PT NSP di Kecamatan Tebing Tinggi Timur mengelola  HTI  Sagu  berdasarkan SK Menhut  nomor 380/MENHUT-II/2009 tanggal 25  Juni 2009. SK Menhut  tersebut  berisikan  perubahan  SK Menhut sebelumnya nomor 353/MENHUT-II/2009 tanggal 24  September 2008 tentang pemberian izin  usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) kepada PT. National Timber And Forest product atas areal hutan produksi seluas ± 21.620 Ha di provinsi Riau.

Meskipun demikian, pihak perusahan tetap terikat dengan berbagai aturan yang melekat dalam SK Menhut tersebut, terkait izin operasional dilapangan. Dalam ketentuannya, pihak PT NSP sebelum beroperasi harus melakukan sosialisasi keberadaannya kepada msayrakat disekitar areal lokasi HTInya.

Ketentuan ini kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya mapping tapal batas yang melibatkan BPKH, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan areal tapal batas lahan konsesi  HTI sagu PT NSP dengan kebun masyarakat. Bila dalam mapping ini ditemukan areal lahan kebun sagu masyarakat, PT NSP harus melakukan inclave (mengeluarkan) lahan milik masyarakat tersebut keluar dari konsesi HTI.

Kalaupun PT NSP berkeinginan untuk menarik lahan masyarakat tersebut, harus ada persetujuan bersama untuk diganti rugi ataupun pola kemitraan. “Persoalan ini sebenarnya sudah dirapatkan dengan masyarakat dengan melibatkan Pemkab Meranti melaui pemerintah desa, kecamatan dan insntansi terkait. Namun, apa yang terj adi dilapangan, PT NSP tidak konsisten membayarkan ganti rugi lahan masyarakat. Malah melakukan aktifitas, mengolah lahan milik masyarakat. Ini jelas, akan menjadikan konflik semakin tajam dan runcing.

Kita tidak ingin konflik ini terus berlarut, untuk itu PT NSP stop dulu operasionalnya sampai semau persoalan konflil lahan ini tuntas. Kalau konflik ini terus dipelihara, ini akan menganggu stabilitas kondusif pembangunan dan ini akan menyita energy dan perhtaian pemkab Meranti. PT NSP harus konsisten menerapakan aturan Menhut tersebut, jangan main enak sendiri,” beber Sekda dilansir haluankepri.com.

Ditempat terpisah Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Basiran Sarjono, mengatakan pihaknya meminta kepada masyarakat yang areal kebunnya diserobot PT NSP agar mengajukan pengaduan tertulis ke Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan adanya pengaduan ini, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti segera mengambil langkah-langkah tekhnis untuk melakukan penanganan persoalan ini. “Kita akan panggil PT NSP dan pihak-pihak terkait untuk hearing di DPRD. Komisi II DPRD Meranti tidak akan tinggal diam, ini menyangkut  perlindungan hak-hak masyarakat yang harus dilindungi, baik secara moral maupun secara yuridis formal. Untuk itu, kita tunggu pengaduan masyarakat karena ini yang akan menjadi landasan kuat dewan untuk memanggil PT NSP tersebut” tegas Basiran.(rep6)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com