Lima Nama Sepakati Proses GRTT PT NSP

Dibaca: 1535 kali  Kamis,17 Oktober 2013 | 11:15:00 WIB

Lima Nama Sepakati Proses GRTT PT NSP
Ket Foto :

SELATPANJANG - Manajemen PT National Sago Prima (NSP), anak perusahaan Sampoerna Agro yang beroperasi di sejumlah desa dalam Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kepulauan Meranti, masih membuka perundingan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan masyakarat yang mengklaim lahan di wilayah konsesi perusahaan.

Forestry Support Coordinator PT NSP, Setyo Budi Utomo, Rabu (16/10) di Selatpanjang mengatakan, sudah ada lima nama yang sebelumnya mengklaim lahan di wilayah konsesi, yang saat ini sudah menyepakati proses GRTT dengan perusahaan. Sedangkan 4 nama lagi belum kooperatif dengan proses GRTT tersebut.

“Dari lima nama yang sudah sepakat itu, tiga diantaranya merupakan warga Desa Kepaubaru, yakni Ameng (Kepala Dusun), Anyu dan Joni, dengan luas lahan seluruhnya 8,7 hektar yang sedang dalam proses pembayaran. Sedangkan dua nama lagi tidak berdomisili di Kecamatan Tebingtinggi Timur, yakni Tantra Sarjono alias Akiong dan Ahui alias Angui. Mereka sudah menyepakati tawaran harga, namun masih menunggu hasil pengecekan jumlah tanaman sagu di lapangan,” ungkapnya.

Untuk memperoleh kata sepakat melalui proses GRTT di lahan konsesi perusahaan HTI Sagu itu, kata Budi, pihaknya sudah menggelar beberapa kali pertemuan perundingan harga dengan total 9 nama yang mengklaim lahan. Sisanya, masih ada 4 nama lagi yang belum menyepakati harga GRTT yang ditawarkan oleh perusahaan.

Empat nama yang belum sepakat dengan tawaran harga GRTT itu, kata Budi, tidak berdomisili di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Mereka ada yang berdomisili di Selatpanjang dan ada di Pekanbaru. Antara lain atas nama Syafruddin, Martin, Wiyanto Ijali dan Amran Susanto alias Ayu.

“Kurang kooperatif dengan tahapan proses GRTT perusahaan dalam beberapa kali pertemuan, sehingga sampai saat ini belum ada titik temu kesepakatan harga. Perusahaan sudah menawarkan harga pasar untuk Ganti Rugi Tanam Tumbuh di lahan yang mereka klaim, namun mereka tetap meminta tiga kali lipat dari harga pasar,” ucap Budi.

Ia menambahkan, meski lahan yang diklaim itu berada di dalam wilayah izin konsesi perusahaan yang notabene merupakan kawasan hutan milik negara. Namun pihak perusahaan masih tetap membuka jalan perundingan untuk mengganti rugi tanaman yang sudah terlanjur ditanam masyarakat di lahan tersebut.

“Jadi intinya kami tetap berusaha menyelesaikan klaim ini sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu kami sangat mengharapkan pihak yang mengklaim lahan bisa lebih kooperatif menindak-lanjuti tahapan perundingan, sampai nantinya ditemukan kesepakatan harga,” harap Budi.(rep6)

Akses Merantionline.com Via Mobile m.merantionline.com